Berikut Perkembangan Pendaftaran Lembaga Survei tentang Pemilu 2024

Minggu, 14 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, asumsi.id – Ketentuan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilu) mengamanahkan Pemilu 2024 diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, salah satunya dapat dilakukan melalui survei atau jajak pendapat tentang Pemilu.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1035 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan dan akan berakhir pada 15 Januari 2024. Lembaga survei yang mendaftar pertama kali tercatat pada tanggal 21 Agustus 2023 atau 5 hari setelah Keputusan KPU Nomor 1035 Tahun 2023 ditetapkan. Dilansir dari kpu.go.id, Minggu (14/1/2024).

BACA JUGA  Tata Cara Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu adalah penjaminan legitimasi lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, maka lembaga survei atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

Sampai tanggal 12 Januari 2024, tercatat total 63 lembaga yang mengajukan pendaftaran sebagai lembaga survei, jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu 2024. Dari 63 lembaga yang mengajukan pendaftaran, sebanyak 33 lembaga berstatus TERDAFTAR [sudah diterbitkan Sertifikat Terdaftar] dan 26 lembaga statusnya LENGKAP [dalam proses penerbitan Sertifikat Terdaftar] , dan 4 lembaga sedang melakukan perbaikan/melengkapi dokumen. KPU akan menerbitkan sertifikat bagi lembaga survei atau jajak pendapat yang telah memenuhi persyaratan dimaksud.

BACA JUGA  ‎Pemda Boltara Perkuat Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

Selengkapnya (klik disini)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kapolres Andhika Fitransyah Pimpin Upacara Tabur Bunga Hari Pahlawan di Pantai Batu Pinagut
Sofyan Puhi Dorong Penguatan Karakter Kesehatan Lewat Kursus Orientasi Instruktur Saka Bakti Husada
Jelang HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo, Maryam Sofyan Puhi Dampingi Penyaluran Voucher BBM untuk 165 Abang Bentor
Bantu Modal Operasional, Bupati Sofyan Puhi Salurkan Voucher BBM untuk Ratusan Pengemudi Bentor di Lima Kecamatan
Kapolres Boltara Masuk Sekolah, 300 Pelajar Diingatkan Bahaya Narkoba hingga Judi Online
Resmi Ditutup, Plt Bupati Aditya Pontoh Harap Boltara Art Fest Jadi Agenda Tahunan
PWI Sulut Award 2026: Ketua Umum PWI Ingatkan Jati Diri Wartawan Pejuang
‎HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo: Guyuran Hujan Jadi Saksi Soliditas dan Tekad Kuat Pemkab Gorontalo

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:31

Kapolres Andhika Fitransyah Pimpin Upacara Tabur Bunga Hari Pahlawan di Pantai Batu Pinagut

Senin, 9 November 2026 - 22:22

Sofyan Puhi Dorong Penguatan Karakter Kesehatan Lewat Kursus Orientasi Instruktur Saka Bakti Husada

Senin, 9 November 2026 - 20:39

Jelang HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo, Maryam Sofyan Puhi Dampingi Penyaluran Voucher BBM untuk 165 Abang Bentor

Senin, 9 November 2026 - 11:19

Kapolres Boltara Masuk Sekolah, 300 Pelajar Diingatkan Bahaya Narkoba hingga Judi Online

Minggu, 8 November 2026 - 00:46

Resmi Ditutup, Plt Bupati Aditya Pontoh Harap Boltara Art Fest Jadi Agenda Tahunan

Berita Terbaru