ASUMSI.ID, Manado – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. Hi. Depri Pontoh bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Haris Sukamto, A.K.S, SH, MH menandatangani, Kesepakatan bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut, Kamis (21/7/2022).
Diketahui, Bupati Bolmut didampingi oleh Sekertaris Daerah dr. Jusnan Mokoginta, MARS, serta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolmut.
Dalam sambutannya, Depri Pontoh memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini.
“Harapan saya selaku kepala daerah kerja sama ini akan memberikan kontribusi dan sinergitas terhadap terciptanya produk hukum daerah yang sempurna demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bolmut,’ katanya.
Menurut Bupati, maksud dilakukan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, kemitraan serta saling menunjang pelaksanaan tugas antara kantor wilayah Kemenkumham utara dengan pemerintah daerah Pemkab Bolmut yang memuat Kesepakatan bersama dalam program legislasi daerah yaitu:
‘Program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan rancangan peraturan daerah serta produk hukum daerah lainnya, Penyusunan Naskah Akademik, Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
“Saya kira kesepakatan ini merupakan bagian penting atas niat baik kita sekalian yang didasarkan atas asa saling membantu, saling mendukung dan bersinergi, guna menciptakan produk hukum daerah yang disusun dengan cara dan metode yang pasti, baru dan standar serta memiliki legitimasi serta mengacu pada hirarki peraturan perundang-undangan yang mengikat,” tutupnya.
Sementara, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut Haris Sukamto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu tugas utama dari kementerian adalah membantu pemerintah daerah dalam pembangunan produk hukum,
“Selama ini kami telah melakukan kerja sama yang harmonis dengan berbagai pihak khususnya pemerintah daerah Sulawesi Utara maupun Kabupaten Kota se Sulawesi Utara,” ujarnya.
Diharapkannya, agar kerja sama ini tidak hanya dibatasi dalam bidang pembentukan hukum namun dapat juga di bidang lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diantaranya Keimigrasian, Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual dan Hak Asasi Manusia serta kegiatan lainya yang dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bolmut.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan nota kesepakatan. (Dr)
