ASUMSI.ID | BOLMUT – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Depri Pontoh dan Wakil Bupati (Wabup) Amin Lasena bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Bolmut mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di Ruang Rapat Bupati Bolmut, di Boroko, Senin (31/10/2022).
Hadir pula, Sekretaris Daerah Jusnan C. Mokoginta, dari unsur Forkompinda yaitu Wakapolres Bolmut, Perwira Penghubung 1303 Bolmong, Kasi Intel Kejari Bolmut serta Kepala Perangkat Daerah dan Staf Khusus Bupati Bolmut.
Dalam kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini, merupakan amanat dari Bapak Presiden Joko Widodo, dimana setiap minggunya, melakukan evaluasi pengendalian inflasi. Tentunya, hal ini dilakukan untuk menekan inflasi yang terjadi di Indonesia
“Kita tahu bahwa tanpa menakut-nakuti kita semua, diera globalisasi ini, dunia menjadi satu sistem. Dimana negara satu dengan yang lain akan saling mempengaruhi, begitupun daerah satu dengan daerah lain dan saling tergantung. Hari ini, di eropa protes terhadap inflasi terjadi dimana-dimana, oleh karena itulah kita terus melakukan monitor inflasi kita,” katanya.
Ia juga berharap dengan adanya rakor ini, dapat mengantisipasi adanya inflasi.
“Saya berharap keadaan keuangan dan ekonomi kita, tidak terjadi seperti negara-negara yang sedang mengalami inflasi hari ini,” harap Tito
Tito menjelaskan Inflasi di Indonesia masih cukup baik yakni 5,95% walaupun naik.
“Ini terjadi karena sumber daya alam dan pembangunan kita merata, adanya dana desa, dan masyarakat kita yang ada dipedasaan masih belum terdampak. Karena mereka menanam sayur, padi dan gerakan pemerintah daerah secara serentak untuk menangani ini, sehingga tidak terjadi krisis,” ujarnya.
Dalam rapat pengendalian inflasi ini, terdapat materi yang disampaikan oleh Badan Pusat Statisik, Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan. Seperti trend kenaikan harga yang naik, mana yang stabil dan daerah mana saja, intervensi apa yang dilakukan bahan pangan untuk menekan inflasi, dan apa saran untuk daerah.
“Materi ini diberikan agar kepala daearah memahami produk apa yang diwaspadai sehingga tau langkah apa yang harus dilakukan,” pungkasnya.
Disela-sela Rakor, Sekda Bolmut Jusnan C. Mokoginta menyebutkan bahwa telah melakukan langkah dan upaya penanggulangan dampak inflasi.
“Seperti penggunaan belanja tidak terduga dan dukungan 2 % dari DAU/DBH untuk menjaga daya beli masyarakat, transportasi dan ketersediaan pangan serta pemberian bantuan sosial untuk masyarakat rentan terdampak inflasi,” pungkasnya. (DR)
