JAKARTA, Asumsi.id – Pakar Hukum Prof. Denny Indrayan, mengajak berkolaborasi secara strategis dengan LSM, tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama, dan pers untuk melawan mafia hukum yang koruptif.
Menurutnya, saat berhadapan dengan oligarki yang koruptif, menegakan keadilan adalah hal yang sangat sulit, karena mereka sudah memasang jaringan di aparat penegak hukum.
“Ada kasus yang sangat aneh dan sudah telanjang (terbuka), bagaimana KPK memproses kasus korupsi suap-menyuap terkait pajak. Penerimanya itu sudah jelas menerima uang, tapi perusahaan maupun nama yang disebutkan sebagai penyuap jangankan jadi tersangka, saksi saja tidak. ini kan luar biasa ada kasus suap menyuap. Penerima suapnya dihukum, sedangkan pemberi suapnya tidak sama sekali tersentuh hukum,” jelas Denny saat webinar bersama pers pada Senin, 6 Juni 2022.
Kasus tersebut terindikasi bahwa jaringan sang oligarki koruptif ini sudah sangat luas dan menjalar kemana-mana, jika terus berlanjut dan tidak dilaksanakan sistem hukum di Indonesia akan rusak.
Melawan oligarki bukanlah suatu hal yang mudah, pasalnya mereka memiliki akses untuk mempengaruhi aparat penegak hukum atau para pengambil keputusan yang berpengaruh dalam sistem kepemerintahan.
“Saya tidak mengatakan ini mudah. Biasanya bukan hanya mereka mengkontaminasi aparat penegak hukum, dia juga mengkontaminasi pengambil keputusan dan para elit termasuk mendukung partai untuk mendapatkan perlindungan birokrasi pemerintahan. Hal ini tentu tidak sulit melihat oligarki koruptif berkepentingan untuk memenangkan pemilihan umum dan daerah,” kata mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Para oligarki memiliki benteng pertahanan yang sangat kokoh dengan berlindung di belakang para birokrasi di pemerintahan yang memiliki kebijakan dalam mengambil keputusan
“Kita tidak bisa melakukannya dengan formal saja, kita harus melakukan pendekatan secara sosial kepada publik, meskipun tidak mudah harus juga berkolaborasi secara strategis dengan LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pers,” ucapnya.
Denny yang juga menjadi bagian dari Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Melawan Oligarki (dalam kasus Jurkani), sangat sulit ketika memberikan release kepada media di Kalimantan Selatan untuk diberitakan. Tentu dirinya paham betul tantangan yang ada di Kalimantan Selatan itu bagaimana.
“Tentu salah satunya ada resiko yang dihadapi teman-teman pers saat memuat berita yang kami sampaikan. Tidak mudah, selain dibutuhkan kecerdasan, kepiawaian, ketelitian, keberanian juga sangat dibutuhkan untuk melawan,” ujarnya.
Dirinya berharap, agar masyarakat, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pers bisa bersatu membangun kekuatan bersama agar dapat menuntaskan mafia hukum yang ada di Kalimantan Selatan dan Indonesia. (*)
