ASUMSI.ID | Bolmut – Kisruh yang terjadi di RSUD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) terkait masalah anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Perjalanan Dinas. DPRD Bolmut merasa kesal.

Pasalnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, (23/8//2022) oleh DPRD Bolmut menghadirkan pejabat di lingkungan RSUD dan Dinas Kesehatan Bolmut saling tuding dan merasa benar.

Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Bolmut, Mardan Umar bahwa persoalan yang terjadi di RSUD Bolmut terjadi karena kurangnya komunikasi antara pimpinan dengan bawahan ataupun pejabat.

“Persoalan ini sebenarnya tidak melebar seperti ini dan menjadi konsumsi publik, kalau Direktur definitif komunikasikan langsung dengan Plt Direktur,” kata Mardan.

Lebih lanjut, kata Mardan, jika TPP ataupun perjalanan dinas di RSUD Bolmut kalau terdapat kesalahan dalam pembayarannya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pejabat dilingkungan RSUD Bolmut sebelumnya.

“Jangankan diluar sana, disinipun kalian mempertontonkan bahwa kalian merasa paling benar,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Bolmut Rekso Siswoyo Binolombangan mengatakan bahwa hasil RDP tersebut pihaknya akan menyerahkan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolmut.

“Kesimpulan hasil RDP Komisi I dengan RSUD dan Dinas Kesehatan bahwa Komisi I akan memberikan rekomendasi ke Pemerintah Daerah tentang apa yang terjadi di RSUD Bolmut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bolmut Rachmat R. Pontoh saat menghadiri RDP mengatakan bahwa apa yang terjadi di RSUD Bolmut tidak berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. (Dr)