BOLMUT, Asumsi.id – Penjabat (Pj) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena mengatakan kemiskinan menjadi program prioritas pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut tahun 2024.
Menurutnya, arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Bolmut Tahun 2024 sudah ditetapkan.
“Melanjutkan pembangunan manusia yang berdaya saing melalui pemerataan ekonomi reformasi birokrasi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan serta suksesnya Pemilukada serentak,” kata Pj Bupati Bolmut saat memimpin Apel Perdana dihalaman Kantor Bupati, di Boroko, Kamis (4/1/2024).
Sirajudin Lasena menyebutkan pada tahun 2024 ini kita akan menapaki tahun pertama dalam pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.
“Dengan enam prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2024, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan akuntabel dan inovatif; peningkatan daya saing perekonomian daerah, penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengganguran; serta Peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan,” tuturnya.
Prioritas-prioritas pembangunan itu, lanjut Pj Bupati Bolmut, diharapkan dapat berjalan baik, mendapat dukungan maupun topangan dari seluruh komponen pembangunan dan seluruh masyarakat, hingga menuai sasarannya, mencapai target indikator pembangunan daerah Sulawesi Utara, yang antar lain indeks pembangunan manusia, indeks reformasi birokrasi, laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, gini rasio serta indeks pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Sirajudin Lasena menyampaikan penyusunan APBD Tahun Anggaran Kabupaten Bolmut saat ini tetap berorientasi pada kinerja, penganggaran yang dapat diukur capaian targetnya dan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas efisiensi dan efektivitas, guna menggerakkan pembangunan yang lebih produktif dimasa yang akan datang.
“APBD tahun 2024 sebesar Rp.623.344.678.133, yang bersumber dari pendapatan asli daerah. pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” pungkasnya. (Dolvin)
