ASUMSI.ID | Jakarta – Tarik ulur proses pengisian kursi Wakil Walikota (Wawako) Kota Padang, belum menunjukan adanya perkembangan yang berarti.
Warga Kota Padang terpaksa harus mendapatkan pelayanan yang minimal, tanpa adanya wawako yang membantu kinerja walikota selama hampir 1,5 tahun.
Ekos Albar calon wawako yang sudah mendapatkan persetujuan dari PAN, menyebutkan dirinya sudah tidak terlalu berharap terjadinya proses pemilihan, mengingat waktu yang sudah semakin sempit.
“Sebagai kader partai yang ditugaskan, saya siap lahir bathin. Tapi setelah berbulan-bulan tidak ada kemajuan apa-apa, saya sudah tidak terlalu memikirkan itu,” ujarnya ketika berbincang dengan wartawan di Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Menurut Ekos, sebagai salah satu partai pengusung PAN sudah mengeluarkan nama untuk diajukan kepada DPRD.
Namun pada satu sisi, PKS tidak memberikan respon dengan mengirimkan nama juga, sehingga proses jadi tidak bisa berjalan.
“Mengenai hal (PKS) itu, tanya langsung ke mereka (alasannya). Karena saya sudah capek juga, banyak sekali yang katanya mau komunikasi dengan saya, tapi hasilnya tetap tidak ada kelanjutan,” lanjut Wakil Bendahara DPP PAN ini.
Penugasan sebagai calon Wawako Kota Padang ini sudah diterima Ekos sejak Bulan Januari 2022 lalu, yang kemudian langsung ditindak lanjuti dengan melaporkan kepada DPW dan DPD PAN di Sumatera Barat.
“Penugasan kepada saya ini bukti kepedulian PAN kepada masyarakat Padang. PAN ingin pelayanan Pemko kepada masyarakat bisa kembali berjalan dengan baik, karena itu hak masyarakat. Dan saya berharap kepada PKS juga mengedepankan itu. Kebutuhan warga harusnya tidak terpinggirkan oleh kepentingan politik, apalagi kepentingan partai,” papar Ekos.
Kosongnya kursi orang nomor 2 di Kota Padang itu, berawal dari majunya Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) pada Pilgub 2020 lalu.
Pada saat itu, Mahyeldi baru menjabat sebagai walikota sekitar 1 tahun pada periode keduanya.
Pada pilgub tersebut, Mahyeldi berhasil terpilih sebagai Gubernur Sumbar periode 2021-2024, sehingga Wawako Hendri Septa dilantik untuk menjadi Walikota Kota Padang melanjutkan periode tersebut.
“Sebenarnya tanggung jawab ini kan ada pada PKS dan PAN, karena warga memilih pasangan Mahyeldi-Hendri Septa. Tapi baru setahun Buya Mahyeldi sudah tinggalkan warga Padang. Sekarang harusnya PKS kembali memenuhi tanggung jawab itu. Tinggal kirim nama, lalu pemilihan di DPRD, selesai! Sehingga warga Padang kembali mendapatkan pelayanan yang maksimal, dengan adanya wawako,” pungkas Haji Ekos, sapaan akrabnya. (*)