JAKARTA, Asumsi.id – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan bahwa kunci sukses program percepatan penurunan stunting terletak di kepala desa, karena kepala desa lebih memahami kondisi penduduk di wilayahnya.
“Kesuksesan kita dalam percepatan penurunan stunting sangat ditentukan oleh kepala desa. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh desa agar bisa mengikuti program Bina Keluarga Balita (BKB) dan menghidupkan kembali kegiatan posyandu,” kata Hasto dalam Webinar Seri Keenam Praktik Baik Desa/Kelurahan Bebas Stunting (De Best) di 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Hasto juga memaparkan bahwa kepala desa sebetulnya sangat mudah apabila ingin menurunkan angka stunting, apalagi dengan bantuan dari tim pendamping keluarga (TPK) sebanyak minimal tiga orang per 1.000 penduduk.
“Kalau kepala desa mau bebas stunting, cara mengawal balita, utamanya di 1.000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting baru itu sebenarnya tidak sulit, karena berdasarkan hitungan simulasi, dari penduduk 1.000 jiwa hanya mengawal 22 balita dalam satu tahun,” ujarnya.
Menurutnya, tim pendamping keluarga yang terdiri dari minimal tiga orang, yakni satu bidan, satu tim pendamping PKK, dan satu penyuluh keluarga berencana, sudah cukup untuk menjangkau keluarga berisiko stunting.
“Misalnya kalau penduduk 2.000, maka jumlah bayi di bawah dua tahun (baduta) ada 44, jumlah balita maksimal 110. Jika stunting 20 persen, maka ada 22 anak balita stunting,” ucap Hasto.
“Hitungan-hitungan ini sangat realistis, sampai penduduk 5.000 pun, kepala desa tidak usah khawatir dalam perencanaan nol angka stunting, karena TPK biasanya mencapai enam orang kalau penduduknya sudah di atas 2.000,” imbuhnya.
Ia juga menekankan agar kepala desa bisa benar-benar mencermati penduduk yang ada wilayahnya, apalagi jika jumlahnya tidak terlalu besar.
“Kepala desa perlu mengawal siapa yang menikah, siapa yang hamil dan melahirkan. Yang menikah perlu dikawal betul karena hampir semua yang menikah akan melahirkan di tahun-tahun pertama,” tuturnya.
Ia menegaskan, BKKBN terus berupaya mengusulkan tambahan dana desa untuk percepatan penurunan stunting, utamanya dengan sinergi bersama Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan.
Ke depan kita juga akan terus mengawal dana desa agar ada prioritas tambahan anggaran untuk percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Inilah komitmen yang kita bangun dari pusat agar kepala desa, lurah, berkomitmen dan semangat untuk menurunkan stunting,” ujarnya.
Menurut dia, apabila kepala desa memiliki komitmen yang kuat terhadap penurunan stunting, maka permasalahan ini bisa diatasi sampai ke akarnya.
“Karena hanya kepala desa yang bisa mencermati satu per satu warganya, serta melihat dan memberikan solusi konkret bagaimana mengatasi permasalahan warganya,” ungkapnya.
Selain itu, Hasto Wardoyo berpesan pertahankan indikator yang sensitif dan jangan sampai terlena. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan oleh kepala desa atau kepala kampung.
“Karena desa harus stop buang air besar sembarangan, sanitasi berbasis masyarakat harus dikembangkan, kebersihan lingkungan, air bersih ini menjadi bagian yang terpenting dalam pencegahan stunting, kemudian juga bagaimana asi ekslusif pada balita dan terutama pada bayi umur enam bulan dan juga makanan pendamping asi, makanan tambahan untuk ibu hamil,” pesannya.
Diakhir arahannya, Kepala BKKBN mengatakan pentingnya kepala desa melakukan eksen dalam rangka mengamalkan Pancasila.
“Inovasi menjadi kunci. Saya berharap di tingkat desa ada inovasi-inovasi yang sifatnya gotong royong dan ini saya kira sebagai pengamalan Pancasila,” imbuhnya.
Turut hadir mengikuti yaitu Nopian Adusti Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Kurniasih Mufidayati Wakil Ketua DPR RI, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian PDTT, Ny. Inong Fajar Prasetyo Ketua Umum PIA Ardhya Garini,
Kemudian, para Narasumber yaitu Dahlan Lambause Desa Boitan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, untuk mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Yuniman Kantohe Kepala Desa Voa’a, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk mewakili Provinsi Sulawesi Utara, dan Edison Rafra Kampung Mawokauw Jaya, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, mewakili Provinsi Papua Tengah.
Kemudian, Pemerintah Kabupaten Bolmut, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Mimika, Satgas Stunting, TP PKK, para Kepala OPD terkait, Camat, Kepala Puskesmas, serta jajaran Pemerintah Desa. *
