BOLTARA, Asumsi.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) membahas penambahan kuota 7.000 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan dan dibiayai pemerintah daerah untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Boltara, Mohammad Aditya Pontoh, menerima kunjungan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano di ruang kerjanya, Selasa (20/10/2026). Pertemuan itu membahas koordinasi penandatanganan addendum Rencana Kerja (RK) terkait penambahan kuota peserta.
Dalam pertemuan tersebut, Plt. Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP menyambut baik koordinasi yang dilakukan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan komitmen Pemkab Boltara untuk terus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Plt. Bupati menyampaikan bahwa penambahan 7.000 peserta PBPU yang dibiayai pemerintah daerah merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat Boltara mendapatkan jaminan kesehatan yang layak.
”Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong cakupan JKN. Dengan adanya penambahan kuota ini, kita harapkan semakin banyak masyarakat yang terlindungi jaminan kesehatannya,” ujar Plt. Bupati.
Koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Dengan tercapainya UHC Prioritas, diharapkan seluruh warga Boltara dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya, sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dasar kesehatan.
Turut hadir; Kepala BPJS dan Staf Ahli Bupati.
