Asisten III Wakili Bupati: Boltara Resmikan Duta Anti Kekerasan Perempuan dan Anak 2025–2027

Selasa, 9 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Boltara, Asumsi.id – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Dr. H. Abdul Nazaruddin Maloho, S.Pd., M.Si., menghadiri acara Pengukuhan Duta Anti Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode 2025-2027 bertempat di ruang rapat Dinas PPKBPPPA Boltara.

Dalam sambutannya, Bupati yang disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum menyampaikan bahwa pengukuhan Duta Anti Kekerasan Perempuan dan Anak hari ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif, memperluas jangkauan edukasi, serta menghadirkan figur-figur inspiratif yang dapat menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat.

Beliau juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para duta yang terpilih serta mengharapkan para duta dapat:

BACA JUGA  Asisten Bidang Ekbang Buka Orientasi Penyusunan RKPD Kabupaten Bolmut Tahun 2024

Menjadi teladan dalam menyuarakan nilai-nilai anti kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, dan ruang digital.

Menggencarkan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak, khususnya pencegahan kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan berbasis gender.

Mendorong keberanian masyarakat untuk melapor, serta membantu menyebarluaskan informasi mengenai layanan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan.

Menginisiasi program kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan generasi muda dan masyarakat umum.

Para duta yang dikukuhkan merupakan siswa-siswi dari SMP dan SMA se-Kab. Boltara yang telah melalui proses seleksi dan pembekalan sebelumnya. Mereka akan menjalankan berbagai program edukasi dan kampanye publik, termasuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, forum komunitas, serta kegiatan digital untuk menyebarkan pesan anti kekerasan.

BACA JUGA  Jelang STQH ke-VIII, Pemkab bersama Kemenag Bolmut Gelar Rapat Pemantapan

Dengan pengukuhan ini, Pemerintah Kabupaten Boltara berharap dapat memperkuat jaringan perlindungan perempuan dan anak serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan penuh penghargaan terhadap hak asasi.

Turut hadir: Kajari Boltara/diwakili Plt. Kasi Intelijen Feicy Filisia Ansow, SH, Sekretaris Dinas PPKBPPPA Abdul Haris Bangko, SH., dan jajaran Dinas PPKBPPPA Boltara seluruh peserta pengukuhan duta anti kekerasan perempuan dan anak.*

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:43

Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:06

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Berita Terbaru