LIMBOTO, Asumsi.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo mulai menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juli Tahun Anggaran 2026 kepada 191 desa. Penyaluran yang dimulai pada Selasa (7/7/2026) itu dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan administrasi masing-masing pemerintah desa.
Melalui APBD Tahun Anggaran 2026, Pemkab Gorontalo mengalokasikan hampir Rp73,2 miliar ADD untuk seluruh desa. Anggaran tersebut diharapkan mampu memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo, Hariyanto Manan, mengatakan penyaluran ADD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan hak keuangan pemerintah desa terpenuhi tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Mulai hari ini kami melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai desa yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan penandatanganan dokumen pencairan,” ujar Hariyanto.
Ia menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 181 desa telah menyelesaikan seluruh proses administrasi pencairan. Sementara itu, 10 desa yang tersebar di lima kecamatan masih dalam tahap melengkapi persyaratan administrasi.
BKAD pun mengimbau pemerintah desa yang belum menuntaskan proses administrasi agar segera melakukan penandatanganan dokumen di kantor BKAD sehingga penyaluran dana dapat segera diproses.
“Desa yang telah memenuhi seluruh persyaratan langsung kami salurkan dananya. Kami berharap desa-desa yang masih berproses dapat segera menyelesaikan administrasinya sehingga seluruh desa di Kabupaten Gorontalo dapat menerima ADD tanpa kendala,” katanya.
Hariyanto menjelaskan, setiap bulan Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sekitar Rp6,1 miliar untuk disalurkan kepada desa-desa. Besaran ADD yang diterima setiap desa ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, serta jumlah perangkat desa sesuai formula yang telah ditetapkan.
Menurutnya, besaran alokasi tersebut telah dihitung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebelum penetapan APBD sehingga proses penyalurannya dilakukan secara transparan dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, ADD memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pembiayaan berbagai program pelayanan publik dan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus berkomitmen menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah agar penyaluran hak-hak keuangan desa maupun ASN dapat dilakukan secara tepat waktu. Kami optimistis kondisi fiskal daerah yang terus membaik akan semakin memperkuat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa,” pungkas Hariyanto.*
