Boltara, Asumsi.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Boltara, Kamis (12/11/2026).
Penyampaian Nota Keuangan tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah penandatanganan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada Agustus 2026 lalu.
Dalam sambutannya, Aditya menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026, yang mengamanatkan dukungan terhadap delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam lima fokus utama pembangunan daerah, yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kedaulatan pangan.
Ia menegaskan, arah kebijakan APBD 2027 tidak lagi berorientasi pada ekspansi program, tetapi lebih menitikberatkan pada konsolidasi, penajaman prioritas, dan peningkatan kualitas belanja daerah.
“Setiap rupiah harus terukur hasilnya,” menjadi prinsip yang ditekankan dalam pengelolaan anggaran tahun 2027.
Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, efisiensi harus diwujudkan melalui rasionalisasi program, penghapusan duplikasi kegiatan, serta penerapan pendekatan berbasis kinerja dan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan gambaran umum Nota Keuangan RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp513.492.334.305, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp28.847.398.305 dan pendapatan transfer sebesar Rp484.644.936.000.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp528.834.498.937, dengan rincian belanja operasi Rp437.146.757.258, belanja modal Rp14.784.052.332, belanja tidak terduga Rp1.050.205.109, serta belanja transfer Rp75.853.484.238.
Adapun pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp15.342.164.632.
Plt. Bupati berharap Nota Keuangan RAPBD 2027 dapat dibahas secara komprehensif oleh pihak legislatif dan eksekutif hingga mencapai kesepakatan bersama, demi menjamin keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Boltara.
Dalam rapat tersebut, pandangan umum fraksi disampaikan oleh Meidy Pontoh dari Fraksi PDI Perjuangan, Tia Aprilia Modanggu dari Fraksi PPP, serta Adriansyah Septian Pakaya dari Fraksi Bolaang Mongondow Utara Maju.
Pada akhir paripurna, Ketua DPRD Boltara, Dewi Zandra Astuti Mondo, mengingatkan seluruh pihak terkait agar mengikuti tahapan pembahasan secara langsung.
“Diingatkan kembali untuk hadir dalam pembahasan dan tidak mengirim wakil demi kelancaran pembahasan Ranperda APBD Tahun 2027,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Kapolres Boltara AKBP Andhika Fitransyah, perwakilan Kejaksaan Negeri, perwakilan Pabung 1303/BM, perwakilan Ketua Pengadilan Agama Boroko, para Asisten Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, serta tamu undangan lainnya.
