LIMBOTO, Asumsi.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo, Dr. Suparno, S.ST, S.E., M.Si, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan menjadi instrumen strategis dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional untuk lima hingga sepuluh tahun mendatang. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (24/11/2025).
Dr. Suparno menjelaskan bahwa sensus ekonomi dilakukan setiap satu dekade, dan pada tahun 2026 BPS kembali akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha — mulai dari mikro, kecil, besar, hingga industri menengah.
“Seluruh pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo akan didatangi petugas secara door to door. Ini pemotretan lengkap dunia usaha yang menjadi dasar kebijakan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Partisipasi Pelaku Usaha Jadi Kunci
Ia menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat. Hasil SE2026, kata dia, akan menjadi rujukan pemerintah dalam memetakan potensi wilayah, merumuskan kebijakan sektor usaha, hingga merancang program peningkatan ekonomi dan bantuan UMKM.
“Kebijakan pembangunan berbasis data. Karena itu kami membutuhkan dukungan penuh dari pelaku usaha agar hasil SE2026 benar-benar mencerminkan kondisi nyata ekonomi daerah,” tegasnya.
Pendataan SE2026 akan berlangsung pada Mei–Juni 2026, dengan melibatkan ratusan mitra statistik yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan.
Data Dijamin Aman, Sistem Diproteksi Enkripsi
Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keamanan data, Dr. Suparno memastikan bahwa SE2026 menggunakan teknologi CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) dengan standar keamanan tinggi.
“Data langsung terenkripsi dan terkirim ke server BPS. Petugas tidak bisa membuka kembali data setelah dikirim. Sistem kami sudah diuji dan aman,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh perangkat pendataan merupakan perangkat resmi dengan pengamanan berlapis untuk mencegah kebocoran data.
BPS Minta Dukungan Pemda dan Stakeholder
Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Gorontalo akan melibatkan ratusan tenaga lapangan sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak. Dr. Suparno meminta pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, tenaga kerja, serta seluruh stakeholder turut berperan aktif dalam sosialisasi dan penerimaan petugas sensus.
“Sosialisasi dari pemerintah daerah sangat penting agar masyarakat memahami tujuan SE2026 dan menerima petugas dengan baik,” katanya.
Dengan kesiapan dan dukungan semua pihak, Dr. Suparno optimistis SE2026 akan menghasilkan data akurat yang mampu mengarahkan pembangunan ekonomi Kabupaten Gorontalo secara lebih terukur dan berkelanjutan.*
