Limboto, Asumsi.id – Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mendorong evaluasi kinerja pemerintahan desa dilakukan secara rutin setiap tiga bulan. Evaluasi tersebut akan menjadi forum koordinasi untuk membahas persoalan tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan program prioritas daerah dan nasional.
Hal itu disampaikan Sofyan saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay, Jumat (13/11/2026).
Menurut Sofyan, rapat koordinasi atau yang disebutnya sebagai ‘rapor’ kepala desa menjadi penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Sebab, berbagai persoalan di lapangan membutuhkan penanganan cepat dan koordinasi lintas sektor.
“Koordinasi ini yang paling penting. Terkadang kendala kita hari ini adalah koordinasi. Maka kita harus lebih sering bertemu. Apabila kita sering bertemu, evaluasinya tentu bisa lebih ditingkatkan,” ujar Sofyan.
Dia menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah menggelar sejumlah rakor, mulai dari pengawasan, inovasi, kepegawaian, keuangan, hingga perdesaan. Ke depan, evaluasi tersebut akan dilaksanakan lebih terstruktur dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sofyan menegaskan, pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Mulai dari kekeringan dan krisis air bersih saat musim kemarau hingga banjir dan tanah longsor ketika musim hujan.
Karena itu, kepala desa dituntut mampu merespons persoalan secara cepat melalui inovasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Harus kita jawab cepat. Kepala desa dan pemerintah desa itu garda paling depan, yang paling dulu menjawab seluruh tantangan dan persoalan ini,” tegasnya.
Selain tata kelola pemerintahan, Sofyan meminta penggunaan anggaran desa, baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat.
Dia mengatakan, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah desa lebih kreatif dalam menentukan program yang memberikan manfaat nyata.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga berencana menggelar pameran inovasi desa. Desa-desa yang mampu menghadirkan terobosan dalam pelayanan dan pembangunan akan diberikan penghargaan.
“Nanti kita akan memberikan penghargaan bagi desa-desa yang melakukan inovasi. Setiap tahun kita dorong desa-desa yang melakukan lompatan-lompatan inovasi,” katanya.
Sofyan turut mengingatkan kepala desa agar menyelaraskan program pembangunan desa dengan prioritas pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Untuk prioritas daerah, dia mencontohkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Sofyan Puhi dan Tonny Junus. Menurutnya, terdapat alokasi sekitar Rp 16 miliar untuk mendukung pengembangan sektor UMKM di luar program pembangunan lainnya.
Sementara program prioritas nasional yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pelaksanaannya, Sofyan menginginkan rakor pemerintahan desa tidak hanya menjadi agenda pertemuan seremonial. Setiap OPD harus menyiapkan bahan evaluasi dan persoalan yang perlu diselesaikan sebelum rapat berlangsung.
Dia juga meminta seluruh OPD terkait hadir agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif, baik melalui forum pleno maupun kelompok pembahasan.
Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti masing-masing OPD.
“Jangan hanya kepala dinas yang duduk. Seluruh OPD terkait harus hadir. Nanti ada pembahasan pleno dan kelompok-kelompok, kemudian menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Dia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki kesamaan arah dalam menjalankan visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo.
Dalam kesempatan tersebut, Sofyan juga menyampaikan rencana pembentukan Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Bakti Praja yang beranggotakan para kepala desa dan jajaran pemerintahan desa.
Kegiatan perkemahan dijadwalkan berlangsung pada 26-29 November 2026. Pemerintah daerah berencana menghadirkan Kapolda Gorontalo sebagai salah satu pemateri serta mengundang unsur Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk membuka kegiatan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome, menjelaskan bahwa pembentukan Sako Bakti Praja merupakan bagian dari upaya membangun kebersamaan, kedisiplinan, dan solidaritas aparatur pemerintahan desa.
Haris juga menyampaikan gagasan kerja sama program Jurnalis Sahabat Desa. Melalui program tersebut, para jurnalis di Kabupaten Gorontalo diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan desa untuk menyebarluaskan informasi pembangunan dan kegiatan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi itu, pemerintah daerah turut menghadirkan Kepala BPS Kabupaten Gorontalo dan para tenaga pendamping desa. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat pemahaman kepala desa mengenai data statistik, desil kesejahteraan, serta berbagai persoalan pendataan yang menjadi perhatian pemerintah desa
