Manado, Asumsi.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, dan diterima Wakil Bupati Boltara, Mohammad Aditya Pontoh bersama Ketua DPRD Boltara, Frangky Chendra, Jumat (29/05/2026).
Capaian ini menjadi raihan opini WTP ke-10 secara berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Boltara.
Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Opini WTP ini merupakan hasil sinergi, konsistensi, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Aditya.
Sementara itu, Ketua DPRD Boltara, Frangky Chendra, berharap capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif.
“Raihan WTP ke-10 ini diharapkan tidak sekadar menjadi prestasi administratif, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Frangky.
Pemerintah daerah berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam penyerahan LHP tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah Boltara Jusnan Mokoginta, Inspektur Daerah Kristanto Nani serta Kepala BPKPD Boltara Nul Hakim.*
✖
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
