LIMBOTO, Asumsi.id – Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menangani sejumlah persoalan daerah sekaligus mengawal pelaksanaan program strategis nasional. Hal tersebut dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Dulohupa, Selasa (3/11/2026).
Sejumlah isu menjadi perhatian dalam rapat yang dipimpin Bupati Gorontalo Sofyan Puhi tersebut. Mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih di sejumlah wilayah, hingga percepatan pembangunan dan pengawasan program nasional.
Sofyan mengatakan, penanganan karhutla di Kabupaten Gorontalo menunjukkan perkembangan positif. Meski kondisi mulai terkendali, pemerintah daerah tidak ingin lengah dan tetap memperkuat koordinasi dengan kepolisian serta instansi terkait.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran berulang, terutama praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar.
“Alhamdulillah, penanganan karhutla di daerah kita menunjukkan tren yang semakin baik. Meski situasi mulai mereda, kami tidak boleh lengah. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait terus diperkuat untuk mengedukasi masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar,” ujar Sofyan.
Selain karhutla, persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sofyan mengungkapkan, masih terdapat sejumlah titik yang mengalami kesulitan air bersih, termasuk dua dusun di Kecamatan Pulubala.
Pemerintah daerah, kata dia, mulai melakukan distribusi air bersih sejak Selasa. Namun, kondisi geografis berupa medan pegunungan dengan akses cukup terjal menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyaluran.
“Kendaraan tangki biasa tidak memungkinkan menjangkau lokasi karena kondisi medan yang cukup terjal. Karena itu, dibutuhkan kendaraan khusus. Namun, kami memastikan distribusi air bersih sudah mulai berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Evaluasi Tiga Program Nasional
Dalam rapat tersebut, Forkopimda juga mengevaluasi perkembangan tiga program strategis nasional yang tengah berjalan di Kabupaten Gorontalo.
Pertama, pembangunan Kampung Nelayan di Desa Lamu yang dilaporkan telah mencapai progres lebih dari 90 persen. Sementara itu, 11 titik penyokong lainnya masih mencatat progres di bawah 20 persen.
Untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan target, proses pembangunan tersebut mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri.
Kedua, program Koperasi Merah Putih mulai memasuki tahap realisasi fisik. Hal ini ditandai dengan masuknya armada kendaraan operasional dan rak jualan yang didistribusikan langsung oleh perusahaan ke masing-masing lokasi.
Ketiga, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, sebanyak 96 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Kabupaten Gorontalo.
Sofyan menegaskan, bertambahnya jumlah satuan pelayanan tersebut harus diikuti pengawasan yang optimal. Pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda akan memperkuat pendampingan untuk memastikan program berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini sudah ada 96 yang beroperasi di Kabupaten Gorontalo. Kami bersama jajaran Forkopimda akan memperkuat pengawasan dan pendampingan secara ketat guna memastikan program ini berjalan lancar, tepat sasaran, serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan persoalan masyarakat, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo.
