MANADO, Asumsi.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara menggelar sosialisasi Surat Edaran PWI Pusat Tahun 2026 di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari pengurus PWI Sulut, pengurus PWI kabupaten/kota, insan pers, serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.
Sosialisasi ini bertujuan menyampaikan sekaligus menyamakan persepsi terkait ketentuan yang dikeluarkan Pengurus Pusat PWI kepada jajaran pengurus provinsi, kabupaten/kota hingga anggota, guna mewujudkan tata kelola organisasi yang tertib, seragam dan sesuai aturan.
Hadir sebagai narasumber Ketua PWI Sulut Sintya Bojoh, Sekretaris PWI Sulut Artha Kalumata, Wakil Ketua Fanny Loupatty alias Maemosa, Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si, serta Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si, menegaskan bahwa pers merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi. Pers tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan politik, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Suak.
Ia menyambut baik pelaksanaan sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972 yang salah satunya mengatur penertiban administrasi keanggotaan.
“Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada teman-teman pers yang betul-betul bekerja independen tetapi dilukai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah,” katanya.
Menurut Suak, ketentuan tersebut penting untuk memastikan tertib administrasi keanggotaan, termasuk penegasan masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) serta pembatasan masa jabatan pengurus PWI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kesbangpol turut memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan organisasi profesi wartawan agar semakin tertib, transparan dan akuntabel.
“Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas dan memberikan kontribusi kepada pemerintah,” ungkapnya.
Setelah sesi pertama yang diisi oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan pada sesi kedua yang dipandu jajaran Pengurus PWI Sulut. Pada sesi ini, Ketua PWI Sulut Sintya Bojoh, Sekretaris Ardison Kalumata dan Wakil Ketua Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) Maemosa memaparkan empat poin penting yang menjadi fokus sosialisasi.
Keempat poin tersebut meliputi penertiban dan sinkronisasi data keanggotaan, pelaksanaan peraturan organisasi terkait konferensi PWI provinsi dan kabupaten/kota, penegasan masa berlaku KTA, serta pembatasan masa jabatan pengurus PWI.
Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan hingga selesai. Antusiasme tersebut juga terlihat melalui berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan peserta terkait penguatan serta pembenahan organisasi PWI Sulut ke depan.
Kegiatan ditutup dengan foto bersama pengurus PWI Sulut, narasumber dan peserta. Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan penyerahan Sertifikat Orientasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) PWI Provinsi Sulut Tahun 2026 yang sebelumnya dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Manado pada pekan lalu, oleh Pengurus Pokja PWI Kota Manado. (*)








