Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Se-Sulteng Sepakati Optimalisasi Kerja Sama untuk Perbaikan Pelayanan Publik, Pengelolaan Aset, dan Pendapatan Daerah

Kamis, 30 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palu, Asumsi.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyepakati penguatan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelamatan aset pemerintah daerah, serta mengoptimalkan pendapatan daerah. Kesepakatan tersebut disahkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Se-Sulteng pada Rabu (29/07/2026).

“Situasi hari ini memang mengharuskan kita semua berkonsolidasi. Dalam konteks ini, Kementerian ATR/BPN ingin jadi bagian dari Pemda. Program yang kami tawarkan harus menyasar kualitas layanan publik yang memuaskan masyarakat, cepat, pasti, dan memiliki kepastian legalitas,” ujar Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulteng, di Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu.

BACA JUGA  Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pantura Jawa Terpadu, Wamen Ossy Tegaskan Tiga Dukungan Utama Kementerian ATR/BPN

Menurut Dedi Noor Cahyanto, transformasi yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN diarahkan untuk memperkuat kemitraan dengan Pemda agar berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang dapat diselesaikan secara terpadu. Selain menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, kerja sama ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi daerah.

“Setelah layanan publik bagus, itu harus berdampak secara ekonomi kepada Pemda berupa peningkatan pendapatan daerah. Dan yang terakhir, penyelamatan aset Pemda itu suatu keharusan karena jangan sampai sertipikasi aset yang tertunda justru merugikan Pemda dan menghilangkan potensi pendapatan,” lanjut Dedi Noor Cahyanto.

Kolaborasi ini juga melibatkan sejumlah kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing unsur. Inspektur Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono, menjelaskan, KPK berperan dalam koordinasi, supervisi, penguatan integritas, dan pencegahan korupsi; Kementerian Dalam Negeri memperkuat pembinaan Pemda; Kementerian Keuangan mendukung kebijakan fiskal; sedangkan Kementerian ATR/BPN memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang.

BACA JUGA  Pemkab Murung Raya Bahas Penempatan Mahasiswa KKN UPR-UIN

Sulteng sendiri merupakan provinsi kelima yang telah sepakat memperkuat kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan KPK. “Ada sembilan macam kerja sama yang ditawarkan. Silakan dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kami berharap Sulteng nantinya dapat menjadi salah satu _best practice_ pelaksanaan kerja sama ini,” ujar Tri Wibisono.

Di kesempatan ini, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan sembilan program kerja sama yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN. “Saya sebagai Gubernur dan para Bupati di Sulteng berkomitmen untuk melaksanakan sembilan program itu dalam rangka memberikan kepastian alas hak bagi aset-aset Pemda di Sulteng. Masih banyak aset Pemda yang belum bersertipikat,” ujarnya.

BACA JUGA  Kakan Pertanahan Boltara Hadiri Reses Komisi II DPR RI di Sulut

Ia menyadari, dengan tertib administrasi pertanahan bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, optimalisasi kerja sama yang diteken hari ini akan segera ditindaklanjuti. “Kami Pemda se-Sulawesi Tengah sekali lagi berkomitmen untuk mempercepat proses ini. Nanti akan dikonkretkan apa tugasnya BPN dan apa tugasnya Pemda agar pelaksanaannya berjalan optimal,” pungkas Anwar Hafid.

Penandatanganan komitmen kerja sama dilakukan oleh Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulteng, serta seluruh Bupati/Wali Kota dan Kepala Kantor Pertanahan se-Sulteng. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto; Inspektur Wilayah II, Tri Wibisono; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto; Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido; dan Sekretaris Daerah Sulteng, Novalina. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

‎Tutup Validasi Pohon Kinerja dan Cascading, Aroman Talibo Sampaikan Pesan Plt Bupati Boltara
‎Aditya Pontoh Buka Rangkaian HGN 2026 dan HUT PGRI ke-81 di Bolangitang
Panen Perdana Padi dengan Teknologi PM-AAS, Sofyan Puhi Bidik Produktivitas Petani
‎Samakan Persepsi, PWI Sulut Sosialisasikan Empat Poin Penting Surat Edaran PWI Pusat
Pemda Kabgor Siapkan Penyesuaian Penyelarasan TPP ASN untuk Tahun 2027
‎Plt Bupati Boltara Targetkan Pohon Kinerja Rampung Desember, OPD Diminta Fokus pada Sasaran
Desa Pelehu Bersiap Jadi Kampung Nelayan Merah Putih, Progres Pembangunan Capai Tahap Signifikan
Pekan Raya Gorontalo 2026 Hadir Meriahkan HUT ke-353 Kabupaten Gorontalo di Pentadio Resort

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:21

‎Tutup Validasi Pohon Kinerja dan Cascading, Aroman Talibo Sampaikan Pesan Plt Bupati Boltara

Jumat, 20 November 2026 - 12:49

‎Aditya Pontoh Buka Rangkaian HGN 2026 dan HUT PGRI ke-81 di Bolangitang

Jumat, 20 November 2026 - 11:03

Panen Perdana Padi dengan Teknologi PM-AAS, Sofyan Puhi Bidik Produktivitas Petani

Kamis, 19 November 2026 - 20:57

‎Samakan Persepsi, PWI Sulut Sosialisasikan Empat Poin Penting Surat Edaran PWI Pusat

Kamis, 19 November 2026 - 18:53

Pemda Kabgor Siapkan Penyesuaian Penyelarasan TPP ASN untuk Tahun 2027

Berita Terbaru