JAKARTA, Asumsi.id — Mewakili Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus menghadiri audiensi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, dalam rangka koordinasi penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta percepatan penyelesaian dokumen pengelolaan WPR di Provinsi Gorontalo.Rabu (9/9)
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Hi. Gusnar Ismail. Pertemuan turut dihadiri Wakil Bupati Boalemo, Wakil Bupati Pohuwato, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara.
Dalam audiensi tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat membahas langkah-langkah strategis dalam mempercepat penataan wilayah pertambangan rakyat, termasuk penyelesaian dokumen yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan WPR.
Wakil Bupati Tonny S. Junus mengatakan, penataan WPR menjadi hal penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan pengelolaan pertambangan rakyat dapat dilakukan secara legal, tertib, aman, dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendukung upaya penataan WPR dan percepatan penyelesaian dokumen pengelolaannya. Harapannya, ini dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi daerah,” ujar Tonny.
Ia menambahkan, koordinasi lintas pemerintahan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat proses penataan WPR di Provinsi Gorontalo.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo, lanjutnya, akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang lebih baik.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan aktivitas pertambangan rakyat di Gorontalo dapat semakin tertata, memiliki kepastian hukum, memperhatikan aspek lingkungan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
