Manado, Asumsi.id – Pemerintah Kabupaten Gorontalo resmi menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dan sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank SulutGo (BSG), Rabu (24/9/2025). Penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat BSG, Manado, disaksikan langsung oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi bersama Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, jajaran pimpinan OPD terkait, serta manajemen BSG.
Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan layanan digital perbankan, sekaligus membuka ruang kolaborasi di sektor ekonomi, khususnya peternakan.
Dalam sambutannya, Bupati Sofyan Puhi mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan Bank SulutGo. Ia menegaskan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, baik di tingkat kabupaten maupun desa.
“Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting. Dengan dukungan Bank SulutGo, kami optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin optimal,” ujar Sofyan.
Adapun dokumen kerja sama yang ditandatangani meliputi Gorontalo:
– MoU tentang pengelolaan keuangan dan pemanfaatan layanan perbankan.
– PKS pemanfaatan Aplikasi Kasda Online terintegrasi dengan SIPD RI.
– PKS pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi Kasda Online.
– PKS integrasi Kasda Online dengan Siskeudes di lingkungan desa.
– PKS integrasi Kasda Online dengan sistem pembayaran e-Katalog.
– PKS pola kemitraan penggemukan dan pemasaran ternak sapi di Kabupaten Gorontalo.
Bupati Sofyan menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan menjadi kunci dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. “Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari Bank SulutGo. Semoga kemitraan ini semakin produktif dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” tandasnya.
Direktur Utama Bank SulutGo dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen BSG mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pengembangan sektor riil, khususnya peternakan, sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem keuangan daerah yang modern dan transparan, tetapi juga menciptakan nilai tambah di sektor peternakan melalui pola kemitraan yang berkelanjutan.*








