‎Banggar DPRD Boltara Dorong APBD 2026 Tetap Pro Rakyat di Tengah Pengurangan TKD

Rabu, 8 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Boltara, Asumsi.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Mardan Umar, menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berjalan sejak Senin 6 Oktober 2025.
‎
‎“Alhamdulillah, giat kita minggu ini masih fokus pada pembahasan KUA-PPAS 2026 dan berjalan dengan baik antara Banggar dan TAPD,” ujar Mardan, Selasa (7/10).
‎
‎Ia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut terdapat sejumlah catatan penting, terutama terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp110 miliar pada tahun 2026.
‎
‎Menurut Mardan, kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi sejumlah urusan mandatory dan program prioritas.
‎
‎“Dengan adanya pengurangan TKD, sudah bisa dipastikan beberapa urusan yang menjadi mandatory belum bisa dipenuhi baik dari sisi persentase maupun programnya. Sedangkan untuk urusan pilihan juga belum dapat terlaksana karena struktur APBD kita masih bergantung pada dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menopang secara mandiri,” jelasnya.
‎
‎Meski demikian, Banggar DPRD memberikan masukan kepada TAPD agar tetap memprioritaskan urusan mandatory dan memastikan bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
‎
‎Politisi PKB Bolltara itu, Mardan Umar menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk terus mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan PAD Boltara.
‎
‎“Kita semua berharap, pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan pengurangan TKD tahun 2026 dengan mempertimbangkan aspek pengelolaan keuangan daerah di tahun-tahun sebelumnya. Sebab, Boltara termasuk salah satu daerah yang mampu mengelola keuangan dengan baik, terbukti dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali berturut-turut,” pungkasnya.*

BACA JUGA  Didukung Komite, SDN 11 Pinogaluman Optimis Juara Adiwiyata
Facebook Comments Box

Berita Terkait

KRYD Malam Hari, Kapolres Pimpin Langsung Penertiban: 10 Kendaraan Ditilang dalam Ops Patuh Klabat 2026
102 PNS Kabupaten Gorontalo Resmi Diambil Sumpah, Bupati Sofyan Puhi Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik
Kapolres Andhika Fitransyah Pimpin Upacara di SMKN 1 Kaidipang, Tekankan Pentingnya Disiplin
‎Aditya Pontoh Terima Kunjungan KKP, Bahas Pengembangan Udang Vaname di Boltara
KaST Resmi Ditutup. Bupati Sofyan Ucapkan Terimakasih Kepada Semua Pihak
‎Ketua PWI Sulut Sintya Bojoh Silaturahmi dengan Plt Bupati dan Pimpinan DPRD Boltara
Dorong Pemberdayaan UMKM, Pemkab Gorontalo dan Bank SulutGo Sepakati Kerja Sama Pertukaran Data Penerima KUR
‎Susun Pohon Kinerja OPD, Aditya Pontoh Tekankan Target yang Jelas

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 07:31

KRYD Malam Hari, Kapolres Pimpin Langsung Penertiban: 10 Kendaraan Ditilang dalam Ops Patuh Klabat 2026

Senin, 2 November 2026 - 15:08

102 PNS Kabupaten Gorontalo Resmi Diambil Sumpah, Bupati Sofyan Puhi Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

Senin, 2 November 2026 - 14:44

Kapolres Andhika Fitransyah Pimpin Upacara di SMKN 1 Kaidipang, Tekankan Pentingnya Disiplin

Jumat, 30 Oktober 2026 - 19:22

KaST Resmi Ditutup. Bupati Sofyan Ucapkan Terimakasih Kepada Semua Pihak

Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:43

‎Ketua PWI Sulut Sintya Bojoh Silaturahmi dengan Plt Bupati dan Pimpinan DPRD Boltara

Berita Terbaru

Uncategorized

a16z generative ai

Selasa, 3 Nov 2026 - 15:32

Uncategorized

What Makes Modern Online Casinos So Popular

Senin, 2 Nov 2026 - 20:15