Jakarta, Asumsi.id – Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara yang juga dikenal dengan julukan Moloku Kie Raha. Di kunjungan ini, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, juga akan hadir sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN.
“Rapat koordinasi nanti diagendakan pada Sabtu, 23 Agustus, di Kota Ternate bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta para bupati dan wali kota. Agenda utama adalah membahas sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Bila tidak berhalangan, Gubernur Maluku, Papua, dan Papua Barat juga akan bergabung,” ungkap Harison Mocodompis saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/08/2025).
Maluku Utara menjadi provinsi ke-17 yang dikunjungi Menteri Nusron dalam rangka menunjukkan komitmennya mengawal program-program pertanahan dan tata ruang. Hal ini dilakukan karena menurutnya koordinasi erat antara jajaran Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan pengelolaan pertanahan dan tata ruang.
Harison Mocodompis menambahkan, selain agenda pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, Menteri Nusron juga akan menyampaikan orasi kebangsaan di hadapan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang tengah melaksanakan kegiatan di Kota Ternate.
“Pak Menteri mendapat undangan dari KAHMI untuk memberikan orasi kebangsaan dalam acara Rapat Koordinasi Regional KAHMI se-Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Apresiasi ini tentu harus disambut, semoga bisa berjalan lancar,” ujar Harison Mocodompis.
Pada hari yang sama, Menteri Nusron juga dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Kementerian Agama di Provinsi Maluku Utara, bersama sejumlah organisasi masyarakat Islam. Selain itu, ia akan memberikan pengarahan khusus kepada jajarannya di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi Maluku Utara.
Menteri Nusron dalam kunjungan ini akan didampingi oleh Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, serta Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh. (*)
