BKN Gelar Rakornas Kepegawaian 2025, Fokus Percepatan Reformasi ASN untuk Asta Cita

Rabu, 19 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Asumsi.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025, forum terbesar yang mempertemukan para pengambil kebijakan kepegawaian dari seluruh Indonesia. Tahun ini, Rakornas mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita” sebagai forum strategis untuk mengonsolidasikan arah kebijakan manajemen ASN dalam mendukung percepatan 8 (delapan) agenda besar pembangunan nasional yang menjadi fokus pemerintah yang termuat dalam Asta Cita.

Kepala BKN Prof. Zudan menegaskan bahwa Rakornas Kepegawaian 2025 menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memastikan manajemen ASN berjalan berbasis data, lincah, dan responsif terhadap tantangan sektor publik, mulai dari pangan, pelayanan sosial, hingga transformasi digital. “Rakornas Kepegawaian tahun ini akan menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dan daerah, serta akselerasi reformasi manajemen ASN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. BKN juga akan menekankan pemanfaatan data talenta ASN sebagai basis pengambilan keputusan, khususnya dalam percepatan mobilitas talenta yang adaptif, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan program prioritas bangsa,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

BACA JUGA  Jalin Komitmen Bersama KPK dan Pemda se-Sultra, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN: untuk Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan

Perhelatan akbar bagi seluruh Pengelola Kepegawaian ini diagendakan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kabinet kerja Merah Putih, diantaranya: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri Sosial Saifullah Yusuf; dan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Rifqinizamy Karsayuda; serta narasumber praktisi yakni Ignasius Jonan.

Pada kesempatan ini, BKN juga akan memberikan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik melalui BKN Award Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi pemerintah dalam mendukung kemajuan kinerja birokrasi, khususnya dalam manajemen ASN. Penghargaan BKN Award diberikan kepada pengelola kepegawaian Kementerian/Lembaga/Daerah yang dibagi atas 4 (empat) kategori, yaitu: Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN; Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; Pengelolaan Manajemen Talenta; dan Pengelolaan Layanan Kepegawaian.*

BACA JUGA  Menaker Ajak Serikat Pekerja Perkuat Kompetensi Hadapi Transformasi Dunia Kerja
Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas
Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:12

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:00

Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru