Asumsi.id – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, juga selaku Ketua Umum Koalisi Pemerintah Penghasil Kelapa (Kopek), memaparkan empat strategi pengembangan kelapa di hadapan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Sebelumnya, Nelson memenuhi undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Kampus IPB, Selasa (17/12).
Kegiatan itu bertujuan merumuskan solusi konkret untuk pemenuhan bahan baku industri kelapa yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam FGD tersebut, Prof. Nelson menyampaikan pentingnya hilirisasi industri kelapa sebagai langkah strategis untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.
“Pemerintah tidak hanya fokus pada sektor hulu, tetapi juga bagaimana hilirisasi industri kelapa dapat ditetapkan secara konkret,” ujarnya.
Prof. Nelson pun mengusulkan lima langkah strategis untuk pengembangan sektor kelapa:
Pertama, IPB sebagai Pusat Data dan Riset Kelapa. Nelson mengusulkan agar Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi pusat penelitian dan pengumpulan data kelapa secara nasional.
Kedua, Insentif untuk Pengembangan Hulu dan Hilir. Pemerintah diminta memberikan insentif bagi petani kelapa di sektor hulu serta pelaku industri di sektor hilir guna mendorong produktivitas dan daya saing.
Ketiga, Negosiasi dan Transparansi Harga Kelapa. Pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan informasi yang akurat dan transparan mengenai harga kelapa di tingkat nasional dan internasional.
Keempat, Penyusunan Road Map Kelapa. IPB diharapkan menyusun peta jalan pengembangan kelapa, baik di sektor hulu (produksi) maupun hilir (pengolahan industri), untuk jangka panjang 2025-2045.
Kelima, Integrasi Kebijakan Program Pemerintah. Prof. Nelson mendorong agar kebijakan makanan gratis dari pemerintahan Presiden Prabowo dapat memanfaatkan produk turunan kelapa, seperti susu kelapa.
“Ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi kelapa dan berdampak positif pada kesejahteraan petani kelapa,” tandasnya.
Disamping itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor industri disebut sangat penting dalam mendorong keberlanjutan industri kelapa nasional. Olehnya FGD itu diharapkan menjadi langkah awal dalam penyusunan kebijakan strategis dan inovatif untuk meningkatkan nilai tambah industri kelapa Indonesia. *
