Boltara, Asumsi.id – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat transformasi digital dan pengendalian inflasi pada High Level Meeting TPID dan TP2DD, yang dihadiri oleh sejumlah unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan strategis, pada Rabu (30/7/2025).
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Joko Supratikto, SE., MM beserta jajaran, Wakil Bupati Boltara Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., yang mewakili Kapolres, Kajari, Dandim 1303 Bolmong, Kepala Cabang BSG Boroko, Sekda, serta para pimpinan OPD terkait.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas capaian digitalisasi Boltara selama tiga tahun terakhir yang terus menunjukkan tren positif. Status Boltara naik dari “Cukup Digital” pada 2022 menjadi “Menuju Digital” di 2023, hingga pada akhir 2024 berhasil meraih predikat “Digital” dari Satgas P2DD.
“Seluruh belanja daerah kini telah dilakukan secara non-tunai. Bahkan, pajak dan retribusi daerah kini bisa dibayar melalui kanal digital, termasuk QRIS Pajak dan Retribusi Daerah yang telah kami perkenalkan,” jelas Bupati.
Ia menambahkan bahwa cakupan kanal pembayaran digital kini meluas ke sektor Pajak Reklame, PBBP2, BPHTB, retribusi pasar, RSUD, pariwisata, dan persampahan. “Alhamdulillah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kanal digital meningkat hingga 38% dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, nilai TP2DD Boltara dalam ajang Championship juga menunjukkan tren peningkatan. Dari posisi ke-50 di tahun 2022, naik ke peringkat 26 di 2023, dan melesat ke posisi 6 dari 70 Kabupaten di Sulawesi pada tahun 2024.
Bupati mengingatkan bahwa digitalisasi bukan hanya soal sistem, tapi juga kesiapan SDM. “Kita akan dorong ASN, pelaku usaha, dan masyarakat desa untuk aktif dalam penggunaan teknologi digital,” tandasnya. Ia menyebut tahun 2025 sebagai momentum integrasi layanan publik digital melalui satu platform daerah yang inklusif dan adaptif, termasuk literasi keuangan digital untuk ASN dan pelaku UMKM.
Bupati juga menyinggung pentingnya pengendalian inflasi sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. TPID Boltara telah mengambil berbagai langkah konkret seperti pasar murah rutin, kerja sama dengan Bulog, monitoring harga, dan dukungan terhadap produksi lokal seperti bawang merah, tomat, serta ayam ras.
“Digitalisasi dan pengendalian inflasi adalah dua hal yang saling berkaitan. Transaksi yang transparan dan efisien memperkuat stabilitas harga,” ungkapnya.
Ia memaparkan lima langkah strategis pengendalian inflasi, mulai dari optimalisasi satgas pangan daerah, penentuan lokasi operasi pasar yang menyasar kantong konsumen miskin, hingga penguatan rantai pasok dan lembaga distribusi pangan lokal seperti Pasar Mitra Tani dan TTIC.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sirajudin juga menekankan pentingnya data yang akurat, valid, dan mutakhir.
“Data menjadi dasar dalam menyusun kebijakan ekonomi, distribusi, serta pengadaan kebutuhan pokok,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra, terutama Bank Indonesia atas asistensi teknis dan dukungan literasi digital, Bank SulutGo dan BNI atas dukungan layanan perbankan dan elektronifikasi transaksi pemerintah, OPD Boltara atas komitmen efisiensi dan transparansi anggaran, dan masyarakat serta pelaku usaha yang menjadi bagian penting dalam perubahan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi dan digitalisasi ke depan,” pungkas Bupati Sirajudin Lasena.*
