Jelang Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian ATR/BPN Gelar Rapim untuk Pantau Progres Kinerja

Sabtu, 18 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggelar pertemuan dengan pimpinan di pusat maupun daerah pada Jumat (17/10/2025). Rapat Pimpinan (Rapim) ini memiliki arti strategis karena pelaksanaannya bertepatan dengan momen satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pada triwulan pertama (Q3) ini bertepatan menjelang satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, tiga hari lagi sehingga kita harus melihat bagaimana progres-progres yang ada,” terang Menteri Nusron dalam Rapim yang berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Pada Rapim ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN memaparkan progres kinerja serta capaian masing-masing Direktorat Jenderal. Pemaparan tersebut mencakup evaluasi program strategis, tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta rencana percepatan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang.

BACA JUGA  Susun RKA-K/L Pagu Anggaran 2026, Sekjen ATR/BPN Harapkan Anggaran yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel

Berkenaan dengan itu, Menteri Nusron ingin memastikan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN tetap selaras dengan arah kebijakan nasional serta fokus pada capaian prioritas. Hal ini sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk menyelesaikan program strategis tersebut, Menteri Nusron menekankan pentingnya konsolidasi internal, penguatan koordinasi lintas unit kerja, serta percepatan penyelesaian target kerja menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

“Mohon untuk menjadi komitmen bersama. Supaya di Desember nanti target kita semua tercapai. Terima kasih atas partisipasinya, semoga rapat ini bermanfaat,” pungkas Menteri Nusron, yang hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.

Rapat kali ini adalah rapat lanjutan dari pertemuan hari sebelumnya, yakni Kamis (16/10/2025). Rapat juga diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN beserta jajaran di satuan kerja daerah. (*)

BACA JUGA  Rakor Bersama para Kepala Daerah di Kalsel, Menteri Nusron: Penentuan Lokasi LP2B Menjadi Kewenangan Daerah
Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas
Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:12

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:00

Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru