BOLTARA, Asumsi.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Hal tersebut disampaikan Kajati Sulut saat diwawancarai usai Launching Program Prioritas Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara (Boltara) yang dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Boltara, Kamis (5/2/2026), di Gedung Dharma Wanita, Kompleks Kawasan Wisata Pantai Batu Pinagut, Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang.
“Program hari ini sejalan dengan arahan Presiden yang baru saja kami terima. Kita semua harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menunjang program prioritas Presiden, terutama menyangkut ketahanan pangan, energi, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,” ujar Jacob saat diwawancarai, didampingi Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev.
Baca Juga: Kajati Sulut Tekankan Budaya Bersih Lingkungan Dukung Ekonomi Hijau dan Biru di Boltara
Menurutnya, Kabupaten Boltara memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor-sektor strategis tersebut. Karena itu, kolaborasi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah menjadi kunci agar program dapat berjalan optimal dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Bolaang Mongondow Utara punya potensi itu. Karena itu kita berkolaborasi dengan Bupati. Pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong agar program ini bisa kita jalankan bersama-sama, bergandengan tangan, pro rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, konsep pro rakyat diwujudkan melalui pemenuhan ketahanan pangan, ketahanan energi, serta penguatan ekonomi biru, seperti pelepasan bibit ikan yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan launching program tersebut.
Launching program ini turut hadiri Kajari Boltara Agus Tri Hartono, SH., MH., Wakapolres Boltara Kompol Abdul Rahman Faudzi, Wakil Ketua DPRD Boltara Saiful Ambarak, S.Pd., Sekda dr. Jusnan Mokoginta, MARS., para asisten, pimpinan OPD, unsur Forkopimda, serta rombongan Kejati Sulut.*
