Keluhan Nelayan Pemalang Disampaikan oleh Anggota DPR -RI Rizal Bawazier Ke Menteri Perdagangan

Senin, 3 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Asumsi.id,- Bertempat di ruang rapat Komisi VI DPR-RI, Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta Selatan, Digelar rapat dengar pendapat antara komisi VI DPRI -RI dengan Dirut utama perum Bulog, Komisi yang membidangi Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan persaingan usaha serta BUMN ini, mengangkat pembahasan dalam Raker dan RDP tersebut, mengenai harga komoditas dan kesiapan kementrian perdagangan RI dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran idul fitri tahun 2025.

Dalam RDP itu, Anggota Komisi VI DPR-RI, Rizal Bawazier juga menyampaikan keluhan nelayan di Dapilnya yaitu Jawa Tengah X (Kab/Kota Pekalongan, Batang dan Pemalang), mengenai perijinan Nelayan Kepada Kementerian Perdagangan.

BACA JUGA  Wamenaker: Serikat Pekerja PLN Harus Jadi Mitra Strategis Manajemen

“ Seperti yang terjadi di lapangan terutama terjadi di Dapil saya, banyak menerima keluhan dari para Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) terkait mahalnya membuat perijinan di Kemendag, bahkan nelayan menceritakan ke saya sampai ada uang siluman 40 juta rupiah untuk perijinan ini,” ujar Rizal Bawazier, melalui sambungan teleponnya pada Senin ( 3/3 ).

“Kita tidak mau lagi ada seperti ini, saya harap Pak Menteri pecat sajalah para oknum oknum tersebut” tutup Rizal Bawazier pada rapat tersebut.( Ragil)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas
Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:12

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:00

Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru