Kick Off Implementation Support Mission ILASPP, Sekjen ATR/BPN Minta Semua Pihak Aktif Berpartisipasi untuk Atasi Kendala

Kamis, 23 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Asumsi.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka kegiatan Kick Off Implementation Support Mission dalam rangka Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (21/04/2026). Ia menyebut, kunci keberhasilan ILASPP bergantung pada kolaborasi aktif seluruh pihak terlibat, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

“Ibu dan Bapak sekalian, kami minta partisipasi yang aktif dari setiap satker Ibu dan Bapak sekalian, terkait untuk kita berkomunikasi kita berdiskusi secara intensif agar kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan ILASPP ini bisa diatasi,” ujar Sekjen ATR/BPN.

Implementation Support Mission ILASPP akan berlangsung pada 20-28 April 2026. Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk meninjau progres implementasi proyek secara menyeluruh, mengidentifikasi isu dan tantangan strategis, serta menyepakati langkah percepatan pelaksanaan. Hal ini mencakup aspek pengadaan, pengelolaan keuangan, hingga implementasi teknis di setiap komponen.

BACA JUGA  RUU Perampasan Aset Ditargetkan Disahkan Desember 2026, DPR Siapkan Pembahasan Delapan Pekan

ILASPP sendiri dirancang untuk berjalan selama lima tahun, yakni 2025-2029. Proyek kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta mitra pembangunan ini mendapat dukungan pendanaan dari World Bank

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, sejumlah target fisik ILASPP tahun 2026 telah ditetapkan, namun pelaksanaannya masih perlu percepatan. Proyek ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga akuntabilitas dan standar kualitasnya.

“Besar harapan kami kegiatan ILASPP tidak hanya memiliki manfaat yang nyata, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan pertanahan, pengelolaan tata ruang yang ada di republik ini,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Perwakilan World Bank, Senior Land Administration Specialist sekaligus Task Team Leader ILASPP, Willem van der Muur, mengapresiasi capaian seluruh Satker lintas kementerian/lembaga yang terlibat. Menurutnya, ILASPP jadi salah satu proyek dengan kinerja terbaik dalam portofolio Bank Dunia di Indonesia.

BACA JUGA  Sedang Mengurus Urusan Pertanahan? Cari Tahu Biayanya di Sini

“Kami menyampaikan apresiasi kepada tim pelaksana serta lembaga swadaya masyarkat (LSM) yang telah berperan aktif dalam proses ini,” tutur Willem van der Muur.

Dalam forum terbuka ini, Willem Van Der Muur menyoroti sejumlah tantangan ILASPP yang perlu dibahas mendalam. Ia menilai, diskusi yang terbuka akan membantu perbaikan pelaksanaan ke depan. “Untuk menjaga momentum anggaran dan pelaksanaan secara keseluruhan, kami berharap proses ini dapat segera diselesaikan dan World Bank selalu siap membantu,” tambahnya.

Kick Off Implementation Support Mission ini turut dihadiri Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya; serta Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama sekaligus Direktur Unit Manajemen ILASPP, Andi Tenri Abeng, beserta jajaran. Hadir mewakili kementerian/lembaga terkait, Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana dari Bappenas, Dody Virgo Sinaga; serta jajaran dari BIG, Kemendagri, Kementerian Keuangan, baik secara luring maupun daring.*

BACA JUGA  Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah
Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas
Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:12

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:00

Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru