Boltara, Asumsi.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar rapat koordinasi evaluasi penyampaian laporan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap Program Strategis Nasional (ProSN), Selasa (10/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Rachmat R. Pontoh, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Hi. Abdul Muto Daeng Mulisa, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani Program Strategis Nasional di lingkungan Pemkab Boltara.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.4–180 Tahun 2026 tentang Format dan Indikator Laporan Kinerja Program Strategis Nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Boltara, Jusnan C. Mokoginta, saat memimpin rapat menegaskan bahwa perangkat daerah yang menangani Program Strategis Nasional harus memperhatikan kelengkapan indikator serta bukti dukung dalam penyusunan laporan kinerja Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, dan Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh.
“Melalui rapat koordinasi ini kami berharap seluruh perangkat daerah dapat memahami format dan indikator laporan kinerja Program Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Boltara, Aroman Talibo, menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan laporan kinerja Program Strategis Nasional disampaikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Apabila pelaporan tidak memenuhi persyaratan, maka kepala daerah dapat menerima teguran dari Kementerian Dalam Negeri. Batas waktu penyampaian laporan ditetapkan hingga 30 Maret,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga membahas sejumlah Program Strategis Nasional (ProSN) yang menjadi fokus pelaporan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain penanggulangan kemiskinan, yang mencakup optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, program Sekolah Rakyat, serta pembangunan tiga juta rumah.
Selain itu, turut dibahas program ketahanan pangan melalui pengadaan dan pengelolaan gabah atau beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga menyoroti pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta program Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, pada bidang pendidikan, program yang dibahas meliputi pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Adapun dalam sektor pertumbuhan ekonomi, fokus pembahasan mencakup pengendalian inflasi, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta percepatan kemudahan perizinan.
Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan sejumlah perangkat daerah yang menangani Program Strategis Nasional, di antaranya Bappelitbangda, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Boltara.*
