Asumsi.id — Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara di bawah pimpinan Vanny Loupatty dan Ardison Kalumata terus melakukan konslidasi.
Setelah menertibkan jajaran pengurus yang membangkang, pelaksana tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris PWI Sulut ‘bersafari’ melakukan evaluasi dan mengganti pimpinan PWI kabupaten dan kota yang juga menolak hasil KLB 2024.
“Ini terpaksa, sekali lagi sangat terpaksa kami lakukan karena atas petunjuk pimpinan PWI pusat yang sah,” kata Plt Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty kepada Fajarmanado.com, Senin, 14 April 2025.
Maemosa, sapaan akrab Pemred Mejahijau.com ini mengatakan, sebagaimana amanat yang diberikan pengurus PWI Pusat, dirinya bersama Plt Sekretaris PWI Sulut, Ardison Kalumata ditugaskan untuk mengkosolidasi pengurus dengan merangkul semua anggota PWI di daerah Nyiur Melambai ini pasca KLB PWI 18 Agustus 2024.
“Semua, tak ada terkecuali. Ya, termasuk pengurus PWI Sulut,” ungkapnya.
Sayangnya, lanjut Maemosa, sebagian besar dari top pimpinan PWI di Sulut, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota banyak yang menolak atau tetap setia mendukung Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum PWI Pusat hasil Konggres 2023.
“Padahal kan semua tahu kalau Pak Hendry Ch Bangun sudah dipecat dan tidak lagi sebagai Ketum PWI Pusat,” ujar Maemosa.
“Dewan Pers juga dengan tegas sudah menyatakan kalau Hendry Ch Bangun tidak punya legal standing di depan pengadilan,” tandasnya.
Hendry Ch Bangun sendiri diberhentikan dari keanggotaan PWI sekaligus sebagai Ketua PWI Pusat pada 16 Juli 2024 oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI hasil Konggres PWI tahun 2023.
Langkah tegas DK PWI yang dipimpin Ketua H. Sasongko Tedjo tersebut diambil menyusul mencuatnya mosi tidak percaya terhadap Hendry Ch Bangun yang diduga keras menyalahgunakan dana hibah miliaran rupiah dari Humas BUMN untuk uji kompetensi wartawan.
Setelah itu, DK PWI menggelar KLB di Jakarta pada 18 Agustus 2024 untuk mengisi kekosongan pengurus PWI Pusat sisa masa bakti periode 2023–2028.
Lima hari kemudian, DK PWI Pusat mengumumkan struktur kepengurusan baru sisa masa bakti 2023-2028 hasil KLB PWI dengan Ketua Umum PWI Pusat H Zulmansyah Sekedang pada 23 Agustus 2024.
Sikap tegas juga dijatuhkan PWI Pusat hasil KLB kepada para top pimpinan PWI provinsi yang dinilai sebagai loyalis Hendry Ch Bangun, termasuk di Sulut.
Karena bersikeras mendukung pengurus pusat yang diduga korup, Vouke Lontaan dan Merson Simbolon diberhentikan secara resmi sebagai ketua dan sekretaris PWI Sulut.
Pemberhentian Voucke dan Merson tertuang Surat Keputusan (SK) PWI Pusat Nomor 134-PGS/A/PP-PWI/II/2025 tentang, Pengesahan Perubahan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara Sisa Masa Bakti 2021-2026.
Ada lima poin penting dalam SK yang diteken Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang dan Sekretaris Wina Armada Sukardi serta Ketua Bidang Organisasi Mirza Zulhadi di Jakarta pada 24 Februari 2025 tersebut.
Pada poin kedua jelas menyebut, memberhentikan Voucke Lontaan dan Merson Simbolon selaku Ketua dan Sekretaris PWI Sulut masa bakti 2021–2026.
Poin ketiga mengangkat Vanny Loupatty sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sulut dan Ardison Kalumata sebagai Plt Sekretaris PWI Sulut sisa masa bakti tahun 2021–2026.
“Sesungguhnya saya tak berniat menjadi Plt Ketua PWI Sulut. Tapi karena diminta untuk menyelamatkan marwah organisask profesi kita, maka saya tergerak dan menerimanya,” ujar Maemosa didamping Ardison Kalumata.
Pembohongan Publik
Ia menceritakan, saat itu dirinya pas berada di Jakarta meliput pelantikan para kepala daerah dan diminta bertemu dengan pengurus PWI Pusat di suatu tempat.
“Karena diminta untuk menyelamatkan organisasi profesi yang membesarkan saya, maka saya pun bersedia,” ungkapnya.
Langkah pertama yang ditempuh, lanjut Maemosa, mengontak Voucke melalui telepon.
“Tapi, sahabat saya itu bersikukuh tetap Ketua PWI Sulut yang sah dan mendukung kepengurusan Hendry Ch Bangun,” ungkapnya.
Voucke beralasan, KLB yang dihadiri dan disahkan hasilnya oleh DK PWI tidak sah, apalagi AHU PWI Pusat dipegang Hendry Ch Bangun Cs.
“Ya, seperti yang bung Voucke ekspose di berbagai media selama ini, PWI dengan Ketua Umum Bapak Zulmansyah Zakedang tidak punya AHU PWI. Jadi, PWI yang dikendalikan oleh hasil KLB, termasuk kepemimpinan saya dan Ardison adalah PWI abal-abal,” tuturnya.
Maemosa kemudian menegaskan bahwa Voucke Cs telah melakukan pembohongan publik, minimal untuk mempengaruhi sikap wartawan anggota PWI di Sulut.
“Faktanya, atas permintaan DK PWI pimpinan Bapak Sasongko Tedjo, Kemenkumham melalui Dirjen Administrasi Hukum telah memblokir akses Sistim Badan Administrasi Hukum atau SBAH PWI pada 16 Agustus 2024,” ungkapnya.
Untuk itulah, Maemosa mengingatkan para wartawan anggota PWI Sulut supaya tidak terpengaruh dengan narasi-narasi menyesatkan dari pihak yang tak ingin kehilangan jabatan dalam struktur kepengurusan PWI di provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Jangan sampai termakan hoax. Marijo, torang bergandeng tangan untuk bersama-sama membawa PWI kembali ke jalan yang benar,” pintanya.
Duet Vanny–Ardison pasca menerima mandat dari PWI Pusat, mulai awal bulan Maret lalu melakukan gebrakan pembenahan organisasi.
Setelah dalam tubuh PWI Sulut, Vanny–Ardison maraton turun ke kabupaten kota dan menyerahkan SK Plt Ketua dan Sekretaris PWI setempat.
“Tinggal beberapa daerah saja. Ini kami kebut karena tugas kami hanya enam bulan terhitung sejak menerima SK pada 24 Februari lalu harus sudah tuntas melakukan evaluasi dan pembenahan pengurus serta melaksanakan KLB PWI Sulut,” jelas Ardison.*
