Polemik Status Guru PAI Bolmut, DPRD Gelar Rapat Dengar Pendapat

Jumat, 7 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Asumsi.id – Polemik mengenai status kepegawaian Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) terus bergulir. Perbedaan pandangan antara Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmut dan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai tanggung jawab administrasi dan pembayaran tunjangan guru PAI memunculkan ketidakpastian bagi para tenaga pendidik tersebut.

Dikutip dari bolmongraya.co, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bolmut, Fadly Tadjudin Usup, menegaskan bahwa laporan administrasi Guru PAI disampaikan ke Kemenag, bukan ke Pemda. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pembayaran tunjangan seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Hari Raya (THR), dan Gaji ke-13 menjadi tanggung jawab Kemenag. Pernyataan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, yang mengatur bahwa pembayaran THR dan Gaji ke-13 didasarkan pada tunjangan profesi.

BACA JUGA  Mahasiswa STAIA RDP dengan Komisi I DPRD Halsel, Beasiswa Disalurkan 2026

Di sisi lain, Kepala Kemenag Bolmut, Idrus Sante, menyatakan bahwa Guru PAI di Bolmut tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Kemenag karena mereka adalah pegawai Pemda. Akibatnya, mekanisme pembayaran THR dan Gaji ke-13 melalui Kemenag tidak dapat dilakukan. Idrus menjelaskan bahwa sesuai dengan PMK Nomor 164/PMK.05/2010, Kemenag hanya membayarkan tunjangan profesi selama 12 bulan, tanpa tambahan TPG ke-13 dan TPG THR. Ia pun menyarankan agar Pemda Bolmut menyerahkan sepenuhnya urusan kepegawaian Guru PAI kepada Kemenag jika ingin pembayaran dilakukan melalui kementerian tersebut.

Menanggapi hal ini, Komisi I DPRD Bolmut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jum’at (7/3/2025) di ruang rapat kantor DPRD Bolmut. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Bolmut, Depri Pontoh, dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Salim Bin Abdul, dengan dihadiri oleh anggota Komisi I DPRD Bolmut yakni Abdul Mulo Daeng Mulisa, Sutrisno Van Gobel, Djoni Patiro.

BACA JUGA  Gelar Rakor Optimalisasi Kerja Sama dengan KPK dan Pemda Se-Sulsel, Kementerian ATR/BPN Upayakan Transformasi Layanan Pertanahan

Pantauan diruang rapat, turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Bolmut Rachmat R. Pontoh, Asisten Bidang Ekbang Abdul Nazarudin Maloho, Kepala Bapelitbangda Aroman Talibo, serta Kadisdikbud Bolmut Fadly T. Usup beserta jajarannya.

Dari unsur Kemenag, hadir Kepala Kakan Kemenag Bolmut Abdullah Sante bersama jajaran. Selain itu, para Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) juga turut serta dalam rapat ini untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Hingga berita ini diturunkan, RDP masih berlangsung dengan agenda mencari solusi terbaik bagi status kepegawaian dan kesejahteraan Guru PAI di Bolmut. *

Facebook Comments Box

Berita Terkait

‎Aditya Pontoh Launching UHC Prioritas, Boltara Perkuat Layanan Kesehatan
Bupati Gorontalo Sofyan Puhi Serahkan Bantuan Kios Pangan untuk Warga di Sejumlah Kecamatan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
‎Plt Bupati Boltara Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027, Ini Rincian Anggarannya
Peringati HUT ke-15 Partai NasDem, Bupati Sofyan Paparkan Capaian Pembangunan Daerah
NasDem Kabupaten Gorontalo Bidik Target Ekstrim: Rebut Kursi Ketua DPRD dan Pertahankan Kursi Bupati!
‎Buka Workshop UMKM, Plt Bupati Aditya Pontoh Tantang Pemuda Boltara Ciptakan Peluang Usaha Baru

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 22:43

‎Aditya Pontoh Launching UHC Prioritas, Boltara Perkuat Layanan Kesehatan

Kamis, 12 November 2026 - 22:34

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi Serahkan Bantuan Kios Pangan untuk Warga di Sejumlah Kecamatan

Kamis, 12 November 2026 - 22:18

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Kamis, 12 November 2026 - 22:12

Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

Kamis, 12 November 2026 - 21:42

‎Plt Bupati Boltara Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027, Ini Rincian Anggarannya

Berita Terbaru