‎RDP dengan Komisi II, Menteri Nusron Paparkan Progres Anggaran 2025

Senin, 24 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Asumsi.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan realisasi anggaran di akhir tahun 2025 bisa mencapai 98%. Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025), ia melaporkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II progres capaian anggaran sampai bulan November ini.
‎
‎“Berdasarkan DIPA Tahun 2025, alokasi anggaran setelah blokir efisiensi, pagu efektif yang dapat digunakan adalah Rp6,39 triliun. Realisasi anggaran hingga Triwulan III mencapai Rp4,79 triliun atau 75,01% dari total pagu efektif tersebut. Kami memproyeksikan akhir tahun kemungkinan besar akan mencapai angka maksimal 98%,” ungkap Menteri Nusron di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.
‎
‎Untuk bisa mencapai target, Menteri Nusron menyadari tak hanya butuh kerja dan komitmen kuat jajarannya, namun juga dukungan dari seluruh pihak terkait, termasuk Komisi II DPR RI. “Kami senantiasa mengapresiasi perhatian dan berbagai masukan yang telah disampaikan oleh Komisi II, terutama pimpinan, yang sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan,” ujarnya.
‎
‎Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Menteri ATR/Kepala BPN untuk terus memantau kinerja jajarannya dalam melaksanakan seluruh program kerja. Terkait proyeksi ke depan, ia juga mengingatkan agar merencanakan langkah dengan dasar evaluasi yang sudah dilakukan hingga Triwulan III ini.
‎
‎“Kami meminta agar capaian kinerja dapat dioptimalkan hingga mencapai 100% pada akhir tahun 2025, serta memastikan bahwa program kerja prioritas tahun 2025 benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegas Zulfikar Arse Sadikin.
‎
‎Adapun dalam Raker dan RDP, Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir pula mengikuti pertemuan ini, para pimpinan dari sejumlah kementerian/lembaga. (*)

BACA JUGA  Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Sertipikasi Tanah dan Reforma Agraria
Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas
Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:12

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:00

Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru