Refleksi 65 Tahun UUPA, Percepatan Layanan Jadi Pekerjaan Utama Kementerian ATR/BPN

Kamis, 25 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Asumsi.id – 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) jadi momentum refleksi bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Para pemimpin Kementerian ATR/BPN lintas periode menegaskan satu pesan inti, yaitu pelayanan pertanahan harus semakin cepat, responsif, dan dekat dengan rakyat. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa percepatan pelayanan adalah kunci menghadirkan negara di tengah masyarakat.

“Tugas kita bersama untuk mencari cara bagaimana mempercepat pelayanan. Jargon kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat jangan dipakai lagi. Harus kita hilangkan. Harusnya, kalau bisa dipercepat kenapa harus lambat,” tegas Menteri Nusron pada pertemuan yang diadakan dalam rangka Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (24/09/2025).

BACA JUGA  Manfaatkan Sentuh Tanahku, Urus Sertipikat Tak Perlu Lagi Bolak-balik ke Kantor Pertanahan

Menurut Menteri Nusron, pekerjaan Kementerian ATR/BPN akan semakin banyak dan menantang. Oleh karena itu, percepatan pelayanan jadi keharusan bagi pemerintah.

Dalam momentum kali ini, Menteri Nusron juga menyampaikan selamat memperingati 65 Tahun UUPA kepada seluruh jajaran. “Semoga kita senantiasa makin dekat dengan rakyat dan mempercepat pelayanan kepada rakyat,” ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang pernah menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada 2024, juga sepakat kalau momen 65 tahun UUPA jadi saat yang tepat untuk mengingat kembali tugas dan kewajiban Kementerian ATR/BPN. Terutama, dalam memberikan kepastian hukum atas tanah di Indonesia.

“Kita ingin membangun kolaborasi dan mendorong Kementerian ATR/BPN untuk terus meyakinkan agar seluruh wilayah Indonesia bisa didata dengan baik, dipetakan dengan jelas, dan pada saatnya disertipikatkan. Masyarakat tentu mengharapkan kepastian hukum atas tanahnya. Itu bukan hanya sumber keamanan ekonomi, tetapi juga sosial, bahkan kehormatan,” tegas Menko AHY.

BACA JUGA  Kementerian ATR/BPN Berikan Santunan untuk Pegawai dalam Momen Bazar Ramadan 1447 H

Atas kolaborasi dan kerja sama yang telah dilakukan selama ini, Menko AHY mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. “Semoga kebersamaan ini bisa terus kita bangun di tengah situasi politik dan sosial yang dinamis. Mudah-mudahan Kementerian ATR/BPN semakin jaya dan semakin berperan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi semua,” ucap Menko AHY.

Sejalan dengan itu, apresiasi juga datang dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019–2022, Surya Tjandra. Ia mengenang kebersamaan selama bertugas dan menekankan pentingnya memperkuat peran kelembagaan. “Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga terus berlanjut. Kementerian ini pantas diperjuangkan, baik secara politik maupun anggaran, agar mimpi-mimpi besar kelembagaan bisa dikuatkan. Sekali lagi, selamat Hari Agraria dan Tata Ruang,” pungkas Surya Tjandra.

BACA JUGA  50% Bidang Tanah di Sulteng Sudah Bersertipikat, Wamen Ossy: Ini Menunjukkan Sulteng Terus Bertumbuh

Pada pertemuan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Hadir pula, Kepala BPN periode 2012-2014, Hendarman Supandji, dan istri dari almarhum Ferry Mursyidan Baldan, yakni Menteri ATR/Kepala BPN periode 2012-2014, Hanifah Husein. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas
Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:12

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:00

Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru