Sekda Boltara Tegaskan GTRA 2026 Jadi Langkah Awal Perkuat Kepastian Hukum Pertanahan

‎BOLTARA, Asumsi.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, membuka Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Boltara Tahun 2026 yang digelar di Aula Pohohimbunga, Bapelitbangda Boltara, Kamis (16/7/2026).
‎
‎Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boltara tersebut mengusung tema “Mewujudkan Reforma Agraria yang Berkeadilan, Tertib Hukum, dan Berkelanjutan bagi Masyarakat.”
‎
‎Rakor menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program reforma agraria di daerah.
‎
‎Dalam sambutannya, Jusnan Mokoginta menegaskan bahwa rapat koordinasi awal merupakan tahapan penting yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan GTRA sepanjang 2026.
‎
‎”Rapat koordinasi awal yang kita laksanakan hari ini adalah langkah awal yang sangat krusial dan menentukan keberhasilan seluruh kegiatan GTRA Tahun 2026. Pada momen ini kita akan menyamakan persepsi terhadap tugas pokok dan fungsi, menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan, serta memetakan tantangan dan solusi yang akan dihadapi,” ujarnya.
‎
‎Ia juga mengingatkan seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.
‎
‎Menurutnya, setiap tahapan kegiatan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, secara transparan, akuntabel, serta bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan.
‎
‎Kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, kata dia, harus menjadi prioritas utama.
‎
‎Di akhir sambutannya, Sekda meminta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam GTRA memberikan dukungan penuh, baik melalui penyediaan data, sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas pendukung lainnya.
‎
‎”Pemerintah Kabupaten menjadikan program ini sebagai prioritas, sehingga setiap upaya untuk mendukung keberhasilan GTRA merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
‎
‎Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boltara, Enliawaty Hassan, S.P., mengatakan pelaksanaan Reforma Agraria membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar program dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
‎
‎”Keberhasilan Reforma Agraria membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fadly T. Usup, Pimpinan OPD, perwakilan Kejaksaan Negeri Boltara, Danramil Kaidipang, serta para peserta rapat.*