Jakarta, Asumsi.id – Peran Sekretariat Jenderal menjadi pendukung jalannya program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Demikian kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat memimpin Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Jenderal, di Aula Prona, Jakarta, Selasa (09/09/2025).
“Peran Sekretariat Jenderal ini begitu penting. Kita (Biro di bawah Sekretariat Jenderal) menjadi pendukung bagi direktorat teknis bahkan hingga Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Dengan adanya efisiensi anggaran, kita perlu mengolah bagaimana caranya program kerja dapat dikelola dengan baik meski dengan anggaran terbatas,” ujar Sekjen ATR/BPN.
Di tengah efisiensi anggaran, Pudji Prasetijanto Hadi mengimbau Pejabat Struktural di masing-masing Biro pada Sekretariat Jenderal yang hadir dalam pertemuan ini, untuk bekerja maksimal dan tetap patuhi koridor aturan berlaku. “Tugas kita makin hari makin berat. Untuk itu Rekan-rekan semua, kita harus menjaga soliditas, tidak boleh terpecah belah dalam setiap kegiatan, saling percaya, dan tumbuhkan rasa persaudaraan. Semoga pekerjaan kita senantiasa lancar,” tuturnya.
Kegiatan Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 di Lingkungan Setjen ini dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. Ia menyebut, monitoring dan evaluasi ini sebagai upaya mendapatkan pengarahan terkait progres kerja delapan Biro yang berada di bawah Sekretariat Jenderal.
“Saat ini, progres penyerapan anggaran delapan Biro dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di bawah Sekretariat Jenderal sudah menunjukkan berbagai progres,” ungkap Andi Tenri Abeng.
Dalam kesempatan tersebut, delapan Kepala Biro (Karo) di bawah Sekretariat Jenderal ATR/BPN hadir dan menyampaikan kondisi serta progres kinerja terkini di hadapan Sekjen. Kedelapan pihak itu meliputi Karo Perencanaan dan Kerja Sama; Karo Sumber Daya Manusia; Karo Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko; Karo Keuangan dan Barang Milik Negara; Karo Hukum; Karo Hubungan Masyarakat dan Protokol; Karo Umum dan Layanan Pengadaan; serta Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang. (*)
