Asumsi.id – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, SH., menyoroti langkah Pemerintah Kabupaten Boalemo yang dianggap semena-mena dalam memberhentikan Kepala Desa (Kades) Pentadu Barat. Ia menilai keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena hingga saat ini belum ada kerugian negara yang ditimbulkan dari kebijakan sang kades.
“Selama belum ada kerugian negara, saya kira belum ada pelanggaran hukum. Kalau memang sudah terbukti ada kerugian negara, maka pemberhentian bisa dilakukan. Tapi kenyataannya, sejauh ini belum ada kerugian negara dari Kepala Desa Pentadu Barat,” ujar Wahyudin dalam keterangannya, Kamis (15/5).
Menurutnya, keputusan pemberhentian tersebut mengindikasikan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, Rum Pagau dan Lahmudin Hambali, atau yang dikenal dengan pemerintahan PAHAM.
“Saya mempertanyakan dasar apa yang digunakan pemerintah daerah untuk memberhentikan kepala desa tersebut. Saya selaku anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan desa se-Provinsi Gorontalo sangat menyayangkan tindakan yang tidak proporsional ini,” tambahnya.
Wahyudin juga menyinggung perbandingan kasus dengan Kepala Desa Balate Jaya yang menurutnya justru telah diperiksa oleh kejaksaan, namun tidak mendapatkan perlakuan yang sama.
“Ada kepala desa lain seperti di Balate Jaya yang sudah diperiksa oleh kejaksaan, tetapi tidak diberhentikan. Sementara Kepala Desa Pentadu Barat baru diperiksa oleh inspektorat, langsung diberhentikan. Ini menimbulkan pertanyaan besar, jangan sampai pemberhentian ini hanya dilandasi oleh sakit hati politik,” pungkasnya. (*)
