KOTAMOBAGU, Asumsi.id – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menghadiri High Level Meeting (HLM) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang digelar di Manado, Senin (23/2/2026).
Kegiatan strategis ini digagas Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling.
High Level Meeting tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Kepala OJK Sulawesi Utara–Gorontalo, serta Wakil Direktur dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulut.
Kegiatan ini juga melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dari 15 kabupaten dan kota.
Mewakili Wali Kota Kotamobagu, Rendy Mangkat menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mendukung kebijakan strategis yang berorientasi pada stabilitas harga dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi dinamika dan tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah daerah dituntut adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Rendy.
Pada kesempatan tersebut, Rendy Mangkat juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kesepakatan ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat kerja sama fiskal, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel.
“Melalui nota kesepahaman ini diharapkan terbangun sistem koordinasi yang lebih solid antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Rendy juga menegaskan bahwa sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.*
