Boltara, Asumsi.id – Puluhan mahasiswa bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Barisan Aksi Kerakyatan (BAKAR) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Senin (8/9/2025). Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat, dengan 300 personel gabungan Polres Boltara dikerahkan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Kapolres Boltara AKBP Juleigtin Siahaan, melalui Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Boltara, AKP Romi Ginoga, mengatakan ratusan personel itu merupakan gabungan dari Samapta Polda Sulut, Kompi Brimob Inuai, serta personel Polres Boltara sendiri.
“Total ada 300 personel. Dari Samapta Polda Sulut, Kompi Brimob Inuai, dan personel Polres Boltara,” jelas Romi.
Ia menegaskan, pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis, namun tetap tegas dan terukur agar tidak terjadi gesekan antara massa aksi dan aparat.
“Kami berharap pelaksanaan aksi unjuk rasa berjalan aman dan kondusif seperti yang kita harapkan bersama,” tambahnya.
Aksi mahasiswa sendiri berjalan tertib. Dalam orasi yang disampaikan saling bergantian oleh beberapa orator, mereka menyoroti berbagai persoalan yang dinilai sebagai kelemahan kinerja DPRD Boltara.
Beberapa isu yang diangkat antara lain pengadaan kendaraan dinas Ketua DPRD, pembahasan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persoalan biaya pendidikan akhir studi, hingga dugaan potensi markup anggaran pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui dana desa. Mereka juga mendesak DPRD untuk mendukung RUU Perampasan Aset.
“Kami datang dengan damai untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat. DPRD seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat saat ini. Kenyataannya, di saat masyarakat susah, DPRD malah membeli kendaraan dinas dengan harga yang fantastis,” teriak salah satu orator.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa simbol keranda mayat yang dibungkus kain putih. Keranda itu kemudian diserahkan langsung kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagai simbol protes terhadap matinya keberpihakan wakil rakyat terhadap aspirasi masyarakat.
Ketua DPRD Boltara, Frangky Chendra, didampingi para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Boltara yang menemui langsung massa aksi, menyatakan bahwa pihaknya menghargai kritik dan masukan yang disampaikan.
“Apa yang disampaikan hari ini akan kami bawa ke rapat internal DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme,” ujarnya. Ia juga menegaskan dukungan DPRD terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset.
Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Boltara.
Pantauan, massa aksi disambut oleh Bupati Sirajudin Lasena dan Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh dihalaman Kantor Bupati Boltara. Massa aksi diajak duduk melantai saat menyampaikan aspirasinya.
Untuk diketahui, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung damai, dengan aparat kepolisian tetap melakukan penjagaan di titik-titik strategis.
Pengamanan ketat yang melibatkan 300 personel itu diharapkan menjadi bukti keseriusan Polres Boltara menjaga situasi agar aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas keamanan daerah.*
