LIMBOTO, Asumsi.id – Persoalan panjang Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Gorontalo kini mulai menemui titik terang. Tokoh masyarakat sekaligus mantan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, secara resmi didapuk menjadi inisiator pembentukan Forum Komunikasi Penambang Rakyat Provinsi Gorontalo, Rabu (25/03/2026).
Langkah strategis ini diambil Nelson usai menyerap aspirasi dari berbagai kelompok penambang lintas wilayah, mulai dari Bone Bolango hingga Pohuwato. Forum ini dibentuk sebagai wadah perjuangan untuk melegalkan aktivitas tambang rakyat serta memberikan kepastian hukum bagi para pekerja di sektor tersebut.
Dalam keterangannya, Nelson menekankan bahwa penanganan masalah tambang harus menyentuh sisi kemanusiaan dan perputaran ekonomi lokal yang signifikan.
”Kita harus mencari solusi karena ini menyangkut hidup orang banyak. Ada sirkulasi ekonomi yang besar di sana. Melalui wadah ini, kita ingin berjuang bersama agar tambang rakyat bisa dikelola dengan baik, taat hukum, dan tidak merusak lingkungan,” ujar Nelson.
Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Nelson menyepakati tiga poin utama yang akan segera dijalankan:
1. Pembentukan Forum Komunikasi: Menjadi jembatan aspirasi antara penambang dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.
2. Wadah Koperasi: Mendorong pembentukan koperasi sebagai badan hukum resmi agar aktivitas tambang memiliki payung legal yang jelas.
3. Penyusunan ‘Dokumen Perjuangan’: Menyusun kajian komprehensif mencakup aspek historis, tinjauan hukum, hingga analisis ekonomi sebagai landasan kebijakan.
Nelson mengungkapkan kegelisahan para penambang yang selama ini terbebani biaya tidak resmi akibat status ilegal. Para penambang menyatakan kesediaan mereka untuk berkontribusi secara resmi kepada negara melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Para petambang sangat terbuka. Mereka ingin uang yang selama ini keluar secara tidak resmi dialihkan menjadi PAD. Dengan begitu, kontribusi mereka terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, hingga beasiswa menjadi jelas dan legal,” tambahnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi besar dan rakyat. Nelson membandingkan konsesi perusahaan besar yang mencapai puluhan ribu hektare dengan kebutuhan rakyat yang jauh lebih kecil.
”Rakyat hanya minta sedikit, misalnya seribu hektare, masa tidak bisa? Ini yang akan kita konsultasikan ke pemerintah pusat, termasuk soal kendala penjualan emas hasil tambang rakyat,” tegas Nelson.
Terkait dengan isu lingkungan, Nelson menyampaikan klaim penambang bahwa metode sistem lubang pada tambang rakyat dinilai lebih minim dampak dibandingkan tambang terbuka (open pit) skala besar. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya kajian ilmiah dan komitmen pengelolaan limbah.
”Mereka menyatakan siap diatur soal lingkungan. Inilah jalan tengah yang ingin kita dorong agar ekonomi jalan, lingkungan terjaga, dan daerah mendapatkan pemasukan,” pungkasnya.
Hadirnya forum ini diharapkan mampu mengakhiri polemik PETI di Gorontalo dan mengubahnya menjadi sektor yang tertata, ramah lingkungan, serta menyejahterakan masyarakat luas.*








