‎KKP Serahkan Tiga Kapal Ikan Hasil Tangkapan IUU Fishing ke Pemprov Sulut

Sabtu, 9 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MANADO, Asumsi.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan secara simbolis tiga kapal perikanan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026), sebagai upaya mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di daerah tersebut.
‎
‎Penyerahan dilakukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Jumat (8/5), dari Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kepada Wakil Gubernur Sulawesi Utara Johannes Victor Mailangkay.
‎
‎Ipunk menyampaikan kebijakan KKP dalam penanganan kapal-kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap disita untuk negara, tidak ditenggelamkan, namun dimanfaatkan kembali untuk kesejahteraan nelayan kita.
‎
‎“Jadi sekarang kebijakannya tangkap-manfaat untuk kejahteraan nelayan, bukan lagi ditenggelamkan”, ungkap Ipunk.
‎
‎Ia melanjutkan, tiga kapal rampasan tersebut berasal dari kapal illegal fishing yang dulu ditangkap di perairan Sulawesi Utara. Kapal terbuat dari bahan besi dan berukuran cukup besar.
‎
‎”Dengan diserahkannya ketiga kapal ini, ke depan perairan Sulawesi Utara dengan potensi perikanannya yang sangat besar akan diisi oleh nelayan kita sendiri dan pelaku illegal fishing dari luar negeri tidak lagi masuk ke perairan kita lagi,” tambah Ipunk.
‎
‎Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PPSDKP KKP Saiful Umam menjelaskan, ketiga kapal ikan tersebut merupakan kapal illegal fishing yang ditangkap oleh armada kapal pengawas KKP.
‎
‎“Ketiganya merupakan kapal Filipina dengan nama FB. LB. MV-01 dan FB. LB. MV-02 yang berukuran masing-masing 23 GT serta FB. LOUIE-04 berukuran 85 GT dan saat ini ada di Pangkalan PSDKP Bitung,” pungkas Saiful.
‎
‎Aksi nyata ini sejalan dengan komitmen Menteri Trenggono yang mengedepankan penguatan pengawasan dan penegakan hukum pada keadilan ekonomi. Dengan tangkap manfaat, pihaknya optimis nelayan Indonesia akan naik kelas secara ekonomi menjadi lebih sejahtera.**

BACA JUGA  KKP Gaungkan Konsumsi Ikan untuk Merdeka Protein 100 Gram Bersama Pelaku Usaha
Facebook Comments Box

Berita Terkait

Aditya Pontoh Teken Addendum BPJS Kesehatan, Peserta JKN Boltara Bertambah 7.000 Jiwa
Kakan Pertanahan Boltara Hadiri Reses Komisi II DPR RI di Sulut
Plt Bupati Boltara Aditya Pontoh Hadiri Rakor Pengawasan Peran Gubernur di Manado
‎HUT ke-62 Sulut, Aditya Pontoh Resmi Jalankan Tugas sebagai Plt Bupati Boltara
PWI Sulut Dukung Program Pemerintah, Gubernur Yulius Selvanus Tekankan Peran Strategis Pers
Bupati Sirajudin Hadiri NSIF 2026, Boltara Buka Peluang Investasi Strategis
‎BSG Serahkan Merchant QRIS Pajak, Dorong Digitalisasi Pembayaran Pajak di Kotamobagu
‎Kemenhut Hentikan PETI di Hutan Mobungayom, Dua Orang Jadi Tersangka

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 17:31

Aditya Pontoh Teken Addendum BPJS Kesehatan, Peserta JKN Boltara Bertambah 7.000 Jiwa

Senin, 12 Oktober 2026 - 23:36

Kakan Pertanahan Boltara Hadiri Reses Komisi II DPR RI di Sulut

Senin, 12 Oktober 2026 - 19:46

Plt Bupati Boltara Aditya Pontoh Hadiri Rakor Pengawasan Peran Gubernur di Manado

Rabu, 23 September 2026 - 12:53

‎HUT ke-62 Sulut, Aditya Pontoh Resmi Jalankan Tugas sebagai Plt Bupati Boltara

Rabu, 26 Agustus 2026 - 23:01

PWI Sulut Dukung Program Pemerintah, Gubernur Yulius Selvanus Tekankan Peran Strategis Pers

Berita Terbaru