Jakarta, Asumsi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.
Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial AY dan MF yang merupakan pihak swasta asal Kabupaten Pasuruan, serta RWR, pihak swasta asal Kabupaten Bangkalan.
KPK menduga ketiganya merupakan pemberi suap kepada AS, yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjadi anggota DPR RI periode 2024–2029.
Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan ketiga tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Juli hingga 10 Agustus 2026. Mereka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Sebelumnya, dalam perkara yang sama KPK telah menetapkan 21 tersangka. Dari jumlah tersebut, empat orang telah menjalani proses persidangan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), yakni HAS selaku pihak swasta dari Kabupaten Gresik yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024–2029, JPP selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, SUK selaku mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, serta WK selaku pihak swasta dari Tulungagung.
Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap KPK, dugaan korupsi bermula ketika AS bersama Ketua Fraksi diduga menentukan besaran alokasi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) untuk masing-masing anggota DPRD.
Dari pembagian tersebut, AS diduga memperoleh alokasi dana hibah periode 2019–2022 sekitar Rp291,5 miliar.
Dalam prosesnya, AS diduga mensyaratkan komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada koordinator lapangan (Korlap) atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah.
Untuk merealisasikan dana hibah itu, Korlap kemudian membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu guna mengajukan proposal.
Setelah dana hibah dicairkan, Korlap diduga menyerahkan komitmen fee sebesar 20 hingga 25 persen kepada AS, baik secara langsung, melalui BGS selaku orang kepercayaannya, maupun dengan membayarkan berbagai keperluan pribadi AS.
KPK menduga AY, RWR, dan MF memberikan uang kepada AS melalui BGS dengan total sedikitnya Rp6,9 miliar untuk memperoleh alokasi dana hibah di wilayah masing-masing.
Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menyita sejumlah aset milik AS dan BGS yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp22 miliar.
Aset yang disita meliputi bidang tanah, ruko, rumah, apartemen, stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), hingga gedung olahraga (GOR).
Selain itu, penyidik masih terus menelusuri aliran dana dan aset lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Atas perbuatannya, AY, MF, dan RWR sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam penanganan perkara ini, KPK juga menyatakan telah melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten, kota, hingga pemerintah provinsi di Jawa Timur melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sebagai bagian dari upaya pencegahan pasca-penindakan.
Pendampingan tersebut difokuskan pada pembenahan proses perencanaan dan penganggaran agar tindak pidana korupsi pada pos dana hibah tidak kembali terulang.
KPK juga menegaskan bahwa seharusnya tidak ada penjatahan khusus terhadap pos dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) bagi setiap anggota legislatif dalam postur anggaran pemerintah daerah. Dana hibah Pokir semestinya digunakan sesuai kebutuhan riil daerah yang berasal dari aspirasi masyarakat.(*)
Editor : Dolvin








