Boltara, Asumsi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar rapat paripurna penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun anggaran 2025, Senin (25/8/2025) malam.
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis sebagai masukan bagi pemerintah daerah.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Meidy Pontoh menegaskan bahwa pembahasan RAPBD Perubahan 2025 hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan.
“Penyusunan RAPBD perubahan harus tepat sasaran dengan mengedepankan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar OPD tidak sekadar melakukan revisi anggaran, tetapi memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat berbasis data yang akurat.
Selain itu, pihaknya mengingatkan agar pemerintah memperhatikan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas di enam kecamatan, serta mengapresiasi program bantuan sosial untuk biaya pendidikan awal masuk perguruan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu.
Sementara itu, Fraksi PPP melalui juru bicara Ramjan Sune, menekankan pentingnya kejelasan tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan daerah yang terukur dan sesuai dengan visi jangka menengah.
Fraksi PPP menilai strategi pembangunan harus realistis dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, serta menekankan pentingnya indikator kinerja, mitigasi risiko, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Sedangkan Fraksi Karya Bolaang Mongondow Utara Maju melalui juru bicara Adriansyah Septian Pakaya, menegaskan bahwa APBD Perubahan bukan sekadar instrumen administratif, melainkan langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan yang dinamis.
Fraksi ini memberikan beberapa catatan penting, antara lain:
– Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tanpa membebani masyarakat.
– Perubahan belanja daerah harus berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
– Pengelolaan pembiayaan dilakukan secara bijak tanpa ketergantungan berlebih pada pembiayaan berisiko.
– Perlu adanya pengawasan ketat, transparansi, dan disiplin anggaran agar pelaksanaan APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
(“)
