Boltara, Asumsi.id – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Senin (25/8/2025).
Bupati Dr. Sirajudin Lasena, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pikiran, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi DPRD sebagai bentuk komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
“Masukan yang diberikan fraksi DPRD adalah wujud tanggung jawab kita terhadap pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ini sekaligus menjadi komitmen bersama dalam percepatan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Bupati Sirajudin, menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan juru bicara Meidy Pontoh,mengatakan bahwa:
Pemerintah sependapat bahwa penyusunan APBD Perubahan 2025 akan mengedepankan monitoring dan evaluasi menyeluruh, mulai dari pelaksanaan, penyerapan anggaran, hingga capaian output dan outcome.
Pemerintah mengapresiasi dorongan revisi anggaran berbasis data akurat serta berorientasi pada kebutuhan mendesak masyarakat, dan memastikan OPD tidak hanya melakukan pergeseran anggaran, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah menegaskan pentingnya peningkatan mutu layanan kesehatan, melalui evaluasi kinerja puskesmas di enam kecamatan secara berkala agar pelayanan lebih merata, cepat, dan berkualitas.
Pemerintah juga berterima kasih atas apresiasi Fraksi PDI Perjuangan terhadap program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, yang akan terus diperluas demi peningkatan kualitas SDM daerah.
Kemudian Bupati Boltara, menjawab atas Pandangan Fraksi PPP disampaikan oleh juru bicara Ramjan Sune, dengan poin sebagai berikut:
Ranperda Perubahan APBD 2025 akan mencerminkan tujuan dan prioritas pembangunan yang jelas, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi rakyat.
Pemerintah akan melakukan analisis mendalam berbasis potensi daerah, kondisi sosial-ekonomi, dan ketersediaan sumber daya, agar pembangunan tepat sasaran.
Pemerintah memastikan strategi pembangunan diarahkan pada isu-isu strategis, termasuk pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Perubahan APBD 2025 akan disusun secara realistis sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan optimalisasi PAD dan pemanfaatan SILPA.
Setiap program akan dilengkapi indikator kinerja yang terukur serta mekanisme evaluasi berkala.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan stakeholders, melalui dialog, musyawarah pembangunan, hingga keterlibatan dalam evaluasi program.
Selanjutnya, Bupati Sirajudin menanggapi pandangan fraksi Karya Bolaang Mongondow Utara Maju, disampaikan oleh juru bicara Adriansyah Septian Pakaya, menyatakan:
Pemerintah sejalan dengan dorongan optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, pengelolaan aset, serta pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, tanpa membebani masyarakat.
Pemerintah menyambut baik penekanan pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja, dengan fokus pada sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Pemerintah mendukung pengelolaan pembiayaan yang bijak, termasuk pemanfaatan SILPA dan pembiayaan netto lainnya.
Pemerintah sejalan dengan dorongan fraksi mengenai penguatan disiplin anggaran, pengawasan, dan transparansi, dengan memperkuat monitoring dan evaluasi, melibatkan legislatif, inspektorat, serta membuka akses pelaporan publik agar masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sirajudin, menegaskan bahwa jawaban eksekutif dimaksudkan untuk memberikan kejelasan atas substansi yang disampaikan fraksi DPRD.
”Apabila masih terdapat hal-hal teknis yang belum terjawab, pembahasan akan dilanjutkan di tingkat komisi maupun Banggar bersama TAPD,” pungkasnya.*
