Ikuti Raker Bersama Komisi II DPR RI, Wabup Tonny Bahas Penataan PPPK dan Belanja Pegawai Daerah

Senin, 8 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LIMBOTO, Asumsi.id – Wakil Bupati Gorontalo, Tonny S. Junus, mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting dari ruang kerjanya, Senin (8/6/2026).

Rapat tersebut menghadirkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta para bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Pertemuan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait berbagai isu pemerintahan, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI membahas sejumlah agenda penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah, antara lain penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga non-ASN, relaksasi kebijakan belanja pegawai daerah, serta penyusunan regulasi bagi daerah yang proporsi belanja pegawainya masih berada di atas 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BACA JUGA  Komunitas Rumah Hibah Kotamobagu Berbagi Makanan Gratis di Pasar 23 Maret

Wakil Bupati Tonny S. Junus menilai pembahasan tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah daerah dalam menata sumber daya aparatur secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan pengelolaan keuangan daerah agar tetap mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyambut baik langkah pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang memberikan kepastian bagi daerah, khususnya terkait penataan aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan. Kami terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui koordinasi, komunikasi, dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar Tonny.

Ia berharap kebijakan yang dihasilkan dari pembahasan tersebut dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah, terutama dalam penataan tenaga non-ASN, pengangkatan PPPK, serta pengelolaan belanja pegawai yang tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

BACA JUGA  Dua Srikandi PKK Kabupaten Gorontalo, Siap Akselerasi Program dan Dukung Pembangunan Daerah

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI bersama pemerintah menyepakati sejumlah poin penting. Di antaranya mendukung penerapan masa transisi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Komisi II DPR RI juga menegaskan bahwa PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan batas maksimal belanja pegawai. Selain itu, Kementerian PANRB didorong untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN guna memberikan kepastian terkait masa kerja, jenjang karier, kesejahteraan, dan perlindungan sosial bagi ASN.

BACA JUGA  Pemkab Gorontalo dan Bank SulutGo Sepakat Perkuat Layanan Keuangan Digital dan Kemitraan Peternakan

Tidak hanya itu, Komisi II DPR RI juga mendorong Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun-tahun mendatang guna memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, khususnya bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu di sektor kesehatan dan pendidikan, juga menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan tersebut.

Melalui keikutsertaannya dalam rapat ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap berbagai kebijakan yang akan dirumuskan pemerintah pusat dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (“)

Facebook Comments Box

Penulis : Itan

Editor : Dolvin

Berita Terkait

Tim Basket MTs Kabgor Raih Juara 3 Turnamen CELEBRATION.26 Usai Tundukkan SMPN 4 Kota Gorontalo
Perkuat Identitas Wisata, Pentadio Resort Kini Resmi Bernama Pentadio Resort Gorontalo
‎Tutup Validasi Pohon Kinerja dan Cascading, Aroman Talibo Sampaikan Pesan Plt Bupati Boltara
‎Aditya Pontoh Buka Rangkaian HGN 2026 dan HUT PGRI ke-81 di Bolangitang
Panen Perdana Padi dengan Teknologi PM-AAS, Sofyan Puhi Bidik Produktivitas Petani
‎Samakan Persepsi, PWI Sulut Sosialisasikan Empat Poin Penting Surat Edaran PWI Pusat
Pemda Kabgor Siapkan Penyesuaian Penyelarasan TPP ASN untuk Tahun 2027
‎Plt Bupati Boltara Targetkan Pohon Kinerja Rampung Desember, OPD Diminta Fokus pada Sasaran

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:19

Tim Basket MTs Kabgor Raih Juara 3 Turnamen CELEBRATION.26 Usai Tundukkan SMPN 4 Kota Gorontalo

Minggu, 22 November 2026 - 14:54

Perkuat Identitas Wisata, Pentadio Resort Kini Resmi Bernama Pentadio Resort Gorontalo

Sabtu, 21 November 2026 - 15:21

‎Tutup Validasi Pohon Kinerja dan Cascading, Aroman Talibo Sampaikan Pesan Plt Bupati Boltara

Jumat, 20 November 2026 - 12:49

‎Aditya Pontoh Buka Rangkaian HGN 2026 dan HUT PGRI ke-81 di Bolangitang

Jumat, 20 November 2026 - 11:03

Panen Perdana Padi dengan Teknologi PM-AAS, Sofyan Puhi Bidik Produktivitas Petani

Berita Terbaru