Jakarta, Asumsi.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, pemenuhan kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (09/11/2026).
Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Pertimbangannya, antara lain karena luas lahan terbakar lebih dari 50%, kejadian kebakaran yang berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap diktum atau persyaratan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak. Dalam klaster ini terdapat tiga perusahaan, yakni PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan PT SKM seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Klaster kedua mencakup satu perusahaan, yakni PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 sehingga tanahnya dipastikan akan diambil alih oleh negara.
Selanjutnya, klaster ketiga mencakup perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, Menteri Nusron juga merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi IUP yang dimiliki perusahaan.
“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terang Menteri Nusron.
Klaster keempat, perusahaan yang direkomendasikan untuk pembatalan sebagian HGU-nya karena luas lahan terbakar kurang dari 50%. Perusahaan tersebut adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare. Sementara itu, klaster kelima mencakup tiga perusahaan, yakni PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiganya masih dalam proses pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.
“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Menteri Nusron. (*)
