Komisi I DPRD Bolmong Utara Gelar Raker dengan Tiga OPD

Senin, 27 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ASUMSI.ID | BOLMONG UTARA – Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bolmong Utara, sebagai pengawas program kegiatan organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Komisi I menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan tiga OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolmong Utara.

Raker yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Ali Dumbela, Dinas Sosial Moilom Pontoh, dan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Imam Santoso, yang bertempat di ruang Komisi I DPRD di Boroko, Senin (27/2/2023).

Rapat Kerja Komisi I DPRD Bolmong Utara

Raker tersebut dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Bolmong Utara Budi Setiawan Kohongia juga dihadiri anggota Komisi I Sauda Lakoro, Mardan Umar, dan Husen Yahya Suit Pontoh.

Budi Setiawan Kohongia dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing OPD tersebut.

BACA JUGA  Peringati Hari Manggrove Sedunia, Apical Tanam 3.000 Pohon di Jakarta

Karena sebelum melakukan raker, kata Kohongia, pihaknya telah melakukan turun lapangan.

Rapat Kerja Komisi I DPRD Bolmong Utara

Diantaranya, terkait pelayanan Kesehatan, ketersediaan PBJS Kesehatan, kekurangan obat dan honorer yang dirumahkan di Dinas Kesehatan.

Kemudian, Dinas Sosial terkait dengan ketersediaan bantuan-bantuan dan untuk Dinas Dukcapil terkait pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Untuk diketahui, hingga berita ini di publis Raker tersebut masih berlangsung. (Dolvin Rivai)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:43

Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:06

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Berita Terbaru