Lantik JPT Pratama Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: _Tour of Duty_ untuk Cegah _Moral Hazard_

Jumat, 23 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Asumsi.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan bagi Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, pada Kamis (22/01/2026). Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penyegaran organisasi melalui mekanisme rotasi jabatan.

“Seperti yang sudah berkali-kali disampaikan saat pelantikan, pelantikan JPT Pratama ini adalah hal rutin dalam rangka _tour of duty_. Sejak awal, komitmen kita adalah menempati suatu jabatan maksimal dua tahun sekali dilakukan rotasi, supaya tidak merasa berada di _comfort zone_, tidak tersentuh, dan tidak terjadi _moral hazard_,” ujar Menteri Nusron di hadapan para peserta pelantikan.

BACA JUGA  Upaya Atasi Masalah Pertanahan dalam Kawasan Hutan, Menteri Nusron: Sudah Miliki MoU dengan Menteri Kehutanan

Ia menambahkan, rotasi jabatan merupakan praktik yang lazim di lingkungan birokrasi pemerintahan. Kebijakan rotasi dan promosi jabatan secara berkala tidak hanya menjamin profesionalisme berbasis sistem, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karier Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sebagaimana pejabat-pejabat di lingkungan pelayanan lain, misalnya pajak, bea cukai, kepolisian, dan kejaksaan, yang melalui proses dipindah-pindah dalam rangka meningkatkan jam terbang, meningkatkan kapasitas, mengalami proses pendewasaan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik,” tegas Menteri Nusron.

Pada pelantikan tersebut, sebanyak tiga pejabat JPT Pratama resmi dilantik. Ketiganya yakni, Wartomo sebagai Inspektur Bidang Investigasi; Muhammad Rizal sebagai Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang; serta Budi Kristiyana sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

BACA JUGA  Jadi Pembicara di Rakernas BWI, Menteri Nusron Tegaskan Target Sertipikasi Wakaf hingga 2028

Dalam kesempatan yang sama, dibacakan pula Pakta Integritas yang diwakili oleh Wartomo selaku Inspektur Bidang Investigasi. Selain itu, dilakukan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan yang juga diwakili oleh Wartomo. Bertindak sebagai saksi penandatanganan berita acara tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT) Sudaryanto dan Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) Sutaryono.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas
Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:12

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:00

Menaker Paparkan Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja di Forum Asia Pasifik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Berita Terbaru