Asumsi.id – Anggota Ombudsman RI, Herry Susanto melakukan koordinasi dan kerja sama terkait pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi dengan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Todotua Pasaribu. Selasa, (25/03/2025) di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Pertemuan ini membahas tindaklanjut penyelesaian laporan masyarakat yang diterima Ombudsman RI dan belum diselesaikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan pencegahan maladministrasi dalam sektor investasi dan hilirisasi/BKPM, serta membahas rencana kerja sama antar lembaga.
Berdasarkan data Tahun 2024 pada sektor Kemaritiman dan Investasi Ombudsman RI, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menduduki urutan ke 2 laporan terbanyak yang masuk ke Ombudsman RI setelah Kementerian ESDM.
“Dalam hal ini perlu adanya perjanjian kerja sama antara Ombudsman RI dengan Kementerian Investasi dan HIlirisasi/BKPM untuk percepatan penyelesaian laporan masyarakat termasuk pencegahan maladministrasi,” Ucap Hery.
Hery juga menyampaikan dalam waktu dekat Keasistenan Umata V Ombudsman RI dibawah ampuannya akan melakukan kajian sistemik dengan tema Pengawasan program investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap. Hal ini sejalan dengan target pemerintah dalam pengembangan investasi nasional untuk periode 2025-2029. “Kami akan melakukan kajian pada tahun ini meskipun di tengah-tengah agenda efiensi dengan keterbatasan anggaran kami berusaha semaksimal mungkin” pangkas Hery.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu menyampaikan pada prinsipnya pihaknya sepakat jika ada perjanjian kerja sama dengan Ombudsman RI dalam hal percepatanan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi terkait pelayanan publik di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. “Jika draft perjanjiannya sudah selesai, bisa kami tindaklanjuti secepatnya. Dan kami juga terbuka jika Ombudsman memerlukan data untuk kajian”. tutup Tidotua.
Turut hadir Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Inspektur. *
