‎Wabup Boltara Buka FGD Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2025–2029

Selasa, 2 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Boltara, Asumsi.id – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Mohammad Aditya Pontoh, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2025–2029 yang digelar oleh Bapelitbangda. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pohohimbunga Bapelitbangda Kabupaten Boltara.
‎
‎Dalam sambutannya, Wabup Aditya, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan FGD yang dinilainya sangat penting dan strategis dalam membangun komitmen bersama untuk mewujudkan program penanggulangan kemiskinan yang terkoordinasi, sinergis, dan terpadu.
‎
‎Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor guna mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Boltara.


‎
‎Wabup juga menyebutkan bahwa persoalan kemiskinan merupakan isu prioritas baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, melalui FGD ini, ia berharap seluruh peserta dapat:
‎
‎1. Menganalisis akar permasalahan kemiskinan daerah secara mendalam, baik struktural maupun kultural.
‎
‎2. Mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan agar tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran.
‎
‎3. Memperkuat basis data terpadu untuk memastikan intervensi yang akurat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
‎
‎4. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif, implementatif, dan relevan dengan kebutuhan daerah.
‎
‎Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025 angka kemiskinan di Kabupaten Boltara tercatat berada pada level 7,15% dari total 88.002 jiwa. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,73% atau sekitar 570 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.
‎
‎Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada tataran wacana, melainkan membutuhkan percepatan, inovasi, dan keterlibatan semua pihak secara terintegrasi.
‎
‎Turut hadir dalam kegiatan tersebut: Wabup Boltara ke-3 Drs. H. Amin Lasena, MAP., Asisten Bidang Administrasi Umum, Dr. Hi. Abdul Nazarudin Maloho, Kaban Bapelitbangda Aroman Talibo, Kepala Kantor Pertanahan Musadia, Kepala BPS, pimpinan OPD, pimpinan Bank SulutGo, serta Tim Ahli.*

BACA JUGA  Bupati Nelson Lawatan ke Bongomeme, Evaluasi Pembangunan dan Berpamitan
Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan
Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
Kementerian ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja untuk Perkuat Manajemen Kinerja Organisasi
Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 19:07

Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:43

Polsek Bolangitang Sisir Dua Desa di Boltara, Sejumlah Botol Miras Diamankan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:24

Syarat dan Cara Daftar Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Terdampak PHK

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:10

Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:06

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Berita Terbaru